Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Harap PAN Merapat ke Istana untuk Rakyat, Bukan Perpanjang Masa Jabatan Presiden

Kompas.com - 27/08/2021, 09:27 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengingatkan agar pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan petinggi partai politik (parpol) koalisi pemerintah pada Rabu (25/8/2021) sore betul-betul membicarakan kepentingan masyarakat.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menaruh perhatian pada pertemuan tersebut, terlebih ketika Partai Amanat Nasional (PAN) diketahui merapat ke pemerintahan.

Menurut dia, hadirnya PAN dalam pertemuan di Istana Kepresidenan mengindikasikan bertambahnya kekuatan parpol pendukung pemerintah.

"Harapan kita tentunya bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Mudah-mudahan pertemuan dan perubahan komposisi koalisi parpol pendukung pemerintah kemarin membahas dan memikirkan rakyat, serta bisa mengakselerasi upaya penanganan Covid-19," kata Herzaky kepada Kompas.com, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: Setelah PAN Merapat ke Istana...

Ia mengingatkan persoalan yang tengah dihadapi Indonesia yaitu pandemi Covid-19. Kondisi pandemi di Indonesia, kata dia, merupakan situasi yang sangat berat.

Pandemi di Indonesia, lanjutnya, sudah membuat lebih dari 126.000 nyawa anak bangsa meninggal dunia akibat terpapar virus.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa belum tampak tanda-tanda kondisi pandemi di Indonesia akan mereda.

Melihat fakta-fakta itu, Herzaky merasa perlu ada kebersamaan dan persatuan anak bangsa menghadapi pandemi.

"Perlu kebersamaan dan persatuan dari seluruh anak bangsa, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, agar kita bisa tetap bertahan," ujar dia.

Baca juga: Agenda Besar Pemerintah Diprediksi Akan Semakin Mulus Setelah PAN Merapat

Oleh karena itu, ia berharap pertemuan pada Rabu sore tersebut betul-betul membahas soal kepentingan rakyat dan mengatasi pandemi.

Ia juga berharap, merapatnya PAN ke gerbong koalisi pemerintahan bukan mengindikasikan mulusnya wacana amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama terkait perpanjangan masa jabatan kepresidenan.

"Semoga untuk rakyat, bukan malah bahas-bahas memperpanjang masa jabatan presiden yang bakal gaduh dan tidak ada manfaatnya untuk rakyat," tutur dia.

Baca juga: Pengamat Sebut PAN Mendekat ke Pemerintah karena Sudah Tak Ada Amien Rais

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com