Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Harap Masyarakat Bisa Dapatkan "Booster" Vaksin Covid-19 Awal 2022, asalkan...

Kompas.com - 25/08/2021, 17:22 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19 tambahan atau booster pada awal tahun 2022.

Namun, booster ini baru dapat dilakukan apabila seluruh target vaksinasi yang disasar pemerintah telah tercapai pada Januari 2022.

"Rencananya kapan pemerintah akan melakukan suntik ketiga? Kalau kita semakin cepat kita harapkan mungkin di Januari sudah bisa selesai semua. Di awal tahun depan kita sudah mulai melakukan suntik ketiga," kata Budi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Rabu (25/8/2021).

Ia mengaku sudah berbicara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai rencana booster vaksin Covid-19.

Dari diskusi tersebut, Budi mengatakan bahwa sudah diputuskan agar ke depannya, direncanakan biaya vaksin booster akan ditanggung pemerintah bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Baca juga: Mengenal Vaksin Merah Putih, Booster Vaksin Covid-19 untuk Tahun 2022

"Yang akan dibayari negara, kemungkinan besar hanya yang PBI saja, sedangkan yang lainnya karena toh biaya tidak terlalu mahal, akan dimasukkan ke skema umum, bisa melalui beli langsung dari diri sendiri atau juga bisa melalui mekanisme BPJS," jelasnya.

Ia menjelaskan, biaya penyuntikan tambahan itu mulai dari Rp 100.000 satu kali suntik. Menurutnya, masyarakat bisa memilih harga vaksin yang diinginkan.

Namun, bagi penerima PBI akan diupayakan oleh pemerintah untuk dapat disubsidi melalui BPJS Kesehatan.

"Yang memiliki uang, mau disuntik Rp 100.000, Rp 150.000 bisa memilih. Sedangkan yang memang PBI kita bisa lakukan subsidinya melalui BPJS," ungkapnya.

Budi menjelaskan, suntik ketiga memang secara clinical terbukti melindungi manusia dari efek paparan Covid-19.

Namun, ia mengungkapkan bahwa Badan Kesehatan Dunia (WHO) hingga kini belum menganjurkan adanya suntik dosis ketiga bagi Indonesia.

Baca juga: 2.851 Nakes di Tangsel Sudah Disuntik Vaksin Booster

Alasannya, kata dia, karena WHO menilai dari segi ethical di mana hingga kini Indonesia baru mencapai 58 juta masyarakat yang divaksinasi dosis pertama.

"WHO tidak menganjurkan, bukan karena clinical, tapi karena masalah ethical-nya. Karena baru sampai saat ini, baru 58 juta rakyat Indonesia yang beruntung yang bisa mendapatkan akses untuk suntik pertama. Dan mungkin baru sekitar 30 juta yang mendapat akses suntik kedua," kata Budi.

"Dengan jumlah vaksin terbatas, mungkin akan lebih pas memang itu kita berikan kesempatan ke teman-teman kita yang belum mendapatkan kesempatan suntik pertama," tambah dia.

Adapun pernyataan Menkes Budi disampaikan untuk menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com