Ketua Umum PAN Yakin Amendemen UUD 1945 Tak Akan Terjadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meyakini rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan terwujud hingga Pemilihan Umum 2024.

Oleh sebab itu, Zulkifli meminta seluruh pihak untuk tidak khawatir dengan bergulirnya wacana amendemen dasar hukum negara RI.

"Saya kira sampai pemilu yang akan datang amendemen itu tidak akan terjadi, oleh karena itu tidak usah khawatir berlebihan," kata Zulkifli saat berpidato dalam acara HUT ke-23 PAN, Senin (23/8/2021).

Baca juga: Wacana Amendemen UUD 1945 Dicurigai Tak Hanya soal Haluan Negara

Hal itu ia sampaikan merespons kata sambutan Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN Hatta Rajasa yang menyoroti isu amendemen konstitusi.

Zulkifli yang menjabat sebagai wakil ketua MPR itu mengatakan, dirinya selalu mengikuti perkembangan terkini dari berbagai isu di Tanah Air.

Berdasarkan itulah ia meyakini amendemen konstitusi tidak akan terjadi tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

"Pak Hatta, tidak usah khawatir, saya ini in charge di semua perkembangan yang terakhir di republik ini. Oleh karena itu, saya kira tidak usah khawatir akan terjadinya amendemen itu," kata dia.

Baca juga: Posisi Jokowi soal Amendemen UUD 1945 Dipertanyakan

Di samping itu, Zulkifli juga menyebut rencana amendemen konstitusi tidak terwujud ketika ia menjabat sebagai ketua MPR periode 2014-2019 lalu.

"Kalau mungkin amendemen terjadi pada masa Zulkifli Hasan ketua MPR, itu mungkin, tapi tidak terjadi," ujar Zulkifli.

Adapun dalam kata sambutannya, Hatta Rajasa mempertanyakan rencana amendemen konstitusi untuk memberi kewenangan MPR dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Baca juga: Mantan Ketua MK Pertanyakan Urgensi Amendemen UUD untuk Hidupkan PPHN

Mantan ketua umum PAN itu khawatir, amendemen konstitusi dapat melebar ke pasal-pasal lain di luar ketentuan soal PPHN.

"Pertanyaan saya, atau mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan kita semua. Pertama, ke arah mana amendemen akan dilakukan? Yang kedua, siapa yang bisa menjamin perubahan hanya terbatas?" kata Hatta.

"Yang ketiga, siapa yang bisa menjamin amendemen terbatas tidak menimbulkan kegaduhan baru seiring dengan isu-isu 3 periode walaupun saya tidak mempercayai itu dan presiden sendiri membantah secara jelas," ujar Hatta.