Kompas.com - 22/08/2021, 22:02 WIB
Suasana gedung MPR-DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung MPR-DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti mempertanyakan keikutsertaan Presiden Joko Widodo terkait amendemen Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut dia, Jokowi terlihat tidak ingin terlibat dalam amendemen UUD 1945, terutama pada awal munculnya rencana itu.

"Tentu ini menjadi pertanyaan ya, apa yang menyebabkan Presiden tiba-tiba sekarang menyetujui ide itu," ujar Ray dalam diskusi publik 'Siapa Butuh Amendemen', Minggu (22/8/2021).

"Padahal, di tahun-tahun sebelumnya yaitu 2019 dan 2020, Presiden dengan tegas menyatakan posisinya tidak ikut serta di dalam rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945," kata dia.

Baca juga: Mantan Ketua MK Pertanyakan Urgensi Amendemen UUD untuk Hidupkan PPHN

Menurut Ray, ide terkait adanya amendemen UUD 1945 tersebut bukanlah hal yang baru.

Ia menyebutkan, sejak September 2019 hingga awal Januari 2020 isu amendemen tersebut telah muncul. Kemudian, ide itu kembali ramai pada Agustus 2021.

"Dan selalu memang isu ini dimunculkan oleh Ketua MPR Pak Bambang Soesatyo khususnya untuk menambahkan poin tentang perlunya semacam haluan negara," ucap Ray.

"Dulu diistilahkan dengan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), tetapi setelah reaksi di tahun 2019 yang lalu begitu kuat, tampaknya istilah GBHN itu ditanggalkan, sekarang dipakai dengan istilah PPHN (Pokok-pokok Haluan Negara)," ujar dia.

Baca juga: MPR Kaji Penambahan Dua Ketentuan dalam Amendemen UUD 1945

Menurut Ray, pergantian istilah GBHN dan PPHN hanya untuk menghindari kritik publik yang cepat tumbuh berkembang.

"Tapi substansi bahkan mungkin redaksional kalimat yang akan dipilih terkait dengan bunyi amendemen ini juga boleh jadi tidak berubah sebenarnya," ucap dia.

Ray pun tidak memahami apa yang terjadi di lingkaran presiden Joko Widodo yang dengan tegas dua kali diucapkan tidak berkenan melaksanakan adanya amendemen.

"Saya tidak tahu apa yang tengah terjadi di lingkaran Istana tiba-tiba sekarang di Agustus 2021, Presiden menyatakan siap bekerja sama dengan MPR untuk melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945," kata dia.

"Meskipun tentu diembel-embeli oleh misalnya tidak boleh melebar dari satu tujuan saja, yaitu tujuannya membuat pokok-pokok haluan negara atau pokok pikiran haluan negara itu, enggak boleh melebar ke isu-isu yang lain," ucap Ray.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

Nasional
Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Nasional
Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Nasional
Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Nasional
Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Nasional
Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Nasional
UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

Nasional
Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Nasional
Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Nasional
UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

Nasional
Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Nasional
UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

Nasional
UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.