Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden PKS Nilai Demokrasi Mundur di Era Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 20/08/2021, 17:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai situasi demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Di periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, arah demokrasi mengalami kemunduran, demokrasi menjadi lebih buruk dibandingkan periode kepemimpinan sebelumnya," kata Syaikhu dalam acara pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Politik memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia, Jumat (20/8/2021).

Syaikhu menuturkan, selama 23 tahun memasuki era Reformasi, Indonesia masih terjebak pada demokrasi prosedural, belum naik kelas menjadi demokrasi substansial.

Baca juga: Dari Sekolah Demokrasi Menuju Lahirnya Generasi Indonesia Baru

Namun, kata Syaikhu, di era pemerintahan Jokowi, demokrasi di Indonesia perlahan-lahan berputar haluan ke arah otoritarianisme.

"Para ilmuan politik menilai bahwa pemerintahan hari ini melakukan putar haluan dari model demokrasi prosedural ke arah otoritarianisme," kata dia.

Hal itu Syaikhu sampaikan berkaca pada indeks demokrasi yang dirilis The Economis Intelligence Unit di mana indeks demokrasi Indonesia terus merosot dengan skor 6,30 pada tahun 2020.

Ia pun membeberkan sejumlah masalah demokrasi di Indonesia saat ini, antara lain maraknya praktik politik uang pada setiap pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serta penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi yang semakin buruk.

Di tengah situasi pandemi Covid-19, kata Syaikhu, pemerintah juga justru semakin menunjukkan sikap represif dalam merumuskan kebijakan publik.

"Suara dan kehendak rakyat tidak dihiraukan, penguasa memilih tutup mata dan telinga dari suata hati nurani rakyatnya," kata dia.

Di samping itu, Syaikhu menilai demokrasi di Indonesia juga memiliki masalah prosedural yakni demokrasi yang berbiaya mahal dan mengalami pembajakan oligarki.

Baca juga: Ketum PPP: Demokrasi Bukan Alat untuk Memecah Belah, Saling Mencaci bahkan Membenci

"Hegemoni oligarki yang menguasai kapital ini menyebabkan politik Indonesia pada akhirnya tersandera sehingga kualitas kebijakan publik tidak lagi berorientasi apda kepentingan publik tetapi kepentingan pemilik modal," kata Syaikhu.

Untuk itu, ia mendorong agar ada reformasi pembiayaan politik dan kompetisi politik.

Hal itu berangkat dari pemahaman bahwa semakin murah dan terjangkaunya pembiayaan partai politik dan kontestasi politik, maka akan semakin baik hasil pemilu dan pemilihan presiden karena partai dan politisi berjuang secara mandiri tanpa ketergantungan pada pemilik modal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com