Nadiem: Sekarang Tidak Ada Lagi Batasan dalam Hal Akademik

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengatakan, Program Merdeka Belajar dirancang untuk membebaskan mahasiswa dari keterbatasan akademik.

Nadiem menegaskan hal ini dalam acara pelepasan 970 mahasiswa yang telah lolos seleksi program Indonesia International Student mobility Award (IISMA) tahun 2021 melalui YouTube Ditjen Diktiristek, Senin (9/8/2021).

"Sekarang tidak ada lagi batasan dalam hal akademik karena semua Program Kampus Merdeka bernilai 20 SKS. terkait pendanaan semua peserta Program Kampus Merdeka mendapatkan dukungan dari LPDP," kata Nadiem dalam sambutannya, Senin.

Baca juga: Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Menurut Nadiem, Program Kampus Merdeka juga berupaya menghilangkan batasan-batasan bidang ilmu dan peminatan.

"Oleh karena itu sekarang sudah waktunya adek adek untuk memerdekakan diri dari hal-hal yang membatasi," ucap dia.

Dalam kesempatan ini, Nadiem mengucapkan selamat kepada 970 mahasiswa dari 98 perguruan tinggi di Indonesia yang akan melaksanakan pertukaran mahasiswa di 59 perguruan tinggi yang tersebar di 28 negara.

Nadiem menyebutkan, 970 mahasiswa tersebut adalah mahasiswa terpilih yang berprestasi dan membanggakan.

Baca juga: Nadiem: 26,8 Juta Siswa, Mahasiswa, Guru, dan Dosen Akan Dapat Bantuan Kuota Internet

Sebab, mereka lolos usai bersaing dari 2.551 mahasiswa lainnya yang ikut mendaftar IISMA.

"Ini bukti bahwa meskipun kita sedang hidup di masa yang penuh keterbatasan, sesungguhnya kesempatan itu masih ada," ucap dia.

Selain itu, Nadiem juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung program IISMA.

"Segenap pejabat pimpinan dan pegawai LPDP dan Kementerian Luar Negeri, ibu dan bapak pimpinan perguruan tinggi dalam negeri atas dukungan kepada mahasiswa unuk mengikuti program Kampus Merdeka ini," kata dia.

Baca juga: Kritik Nadiem soal Asesmen Nasional, Pimpinan Komisi X: Pertanyaan Survei Politis dan Bernuansa SARA