Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Mayoritas Responden Anggap Korupsi Meningkat dalam 2 Tahun Terakhir

Kompas.com - 08/08/2021, 16:28 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, mayoritas responden atau sebesar 60 persen mempunyai persepsi korupsi di Indonesia meningkat dalam dua tahun terakhir.

"Mayoritas publik nasional, 60 persen, menilai bahwa tingkat korupsi di Indonesia dalam dua tahun terakhir meningkat," ujar Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam konferensi pers, Minggu (8/8/2021).

Baca juga: Survei LSI: Masyarakat Paling Prihatin terhadap Isu Korupsi

Djayadi menjelaskan, hasil survei tersebut dikumpulkan berdasarkan sosio-demografi dan wilayah.

Berdasarkan kategori sosio-demografi, 60 persen responden laki-laki menganggap korupsi meningkat, 12 persen menurun, 27 persen tidak mengalami perubahan, dan 1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Kemudian, 60 persen reponden perempuan menganggap korupsi meningkat, 10 persen menurun, 28 persen tidak mengalami perubahan, dan 2 persen tidak menjawab.

Dari kategori ini juga diketahui, publik dengan usia lebih muda, beretnis Madura dan Betawi, mempunyai pekerjaan kerah putih, mempunyai pendidikan dan pendapat menengah cenderung mempersepsikan terjadinya peningkatan korupsi.

Sedangkan dari kategori wilayah misalnya, 58 persen warga di pedesaan menganggap korupsi di meningkat, 12 persen menurun, 28 persen tidak mengalami perubahan, dan 2 persen tidak menjawab.

Baca juga: Eks Koruptor Jadi Komisaris BUMN, ICW: Ada Pemakluman pada Tindakan Korupsi

Sementara, 62 persen warga yang tinggal di perkotaan menyatakan korupsi meningkat, 11 persen menurun, 27 persen tidak mengalami perubahan, dan 1 persen tidak menjawab.

"Publik di wilayah perkotaan, terutama di Banten, DKI, dan Jawa Tengah, serta publik di 3 dari 4 wilayah oversample memiliki persepsi peningkatan korupsi yang lebih tinggi," tegas Djayadi.

Adapun survei tersebut dilakukan melalui kontak telepon kepada 1.200 responden yang tersebar di empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara masing-masing 400 responden.

Metode survei simple random sampling ini memiliki toleransi kesalahan atau margin of error kurang lebih 2,88 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com