Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali, Ini Saran Strategi dari Epidemiolog

Kompas.com - 08/08/2021, 15:28 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comEpidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menyarankan sejumlah strategi kepada pemerintah terkait penanganan lonjakan kasus Covid-19 di luar Jawa-Bali dalam dua pekan terakhir.

Menurut Dicky, pemerintah perlu memperkuat testing, pelacakan atau tracing, dan perawatan pasien (3T).

Kemudian, percepatan pelaksanaan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan. Ia mengatakan, masyarakat perlu lebih disiplin dalam menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi fisik.

Baca juga: 5 Provinsi Luar Jawa-Bali yang Disebut Jokowi Catatkan Lonjakan Covid-19

“Dari saat ini harus diperkuat 3T, 5M, dan vaksinasi. Trias strategi itulah yang harus dilakukan dengan kuat termasuk menyiapkan opsi PPKM serupa darurat ini,” kata Dicky kepada Kompas.com, Minggu (8/8/2021).

Dicky menegaskan, ketiga strategi itu masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Ia mengingatkan, daerah perlu belajar dari situasi lonjakan kasus yang terjadi di Pulau Jawa dan Bali.

Apabila daerah tidak bertindak aktif dalam penanganan pandemi Covid-19, maka, dampak kematian yang besar akan membayangi.

Terlebih, ia menuturkan, masih ada keterbatasan fasilitas kesehatan (faskes) hingga sumber daya manusia di wilayah tersebut.

“Itu berdampak lebih serius karena keterbatasan faskes, sistem kesehatan, SDM, dan sosial ekonomi mereka, dan bisa berpotensi terjadi kasus infeksinya lebih sedikit dan kematiannya lebih banyak,” ungkapnya.

Baca juga: Jokowi: Hati-hati, Lonjakan Covid-19 Bergeser ke Luar Jawa-Bali

Selain itu, Dicky menyarankan, implementasi pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang.

Sebab, ia menilai, sedikit banyak PPKM berdampak positif mencegah terjadinya skenario terburuk dari lonjakan Covid-19 di Indonesia.

“Dan kalau bicara PPKM ya sebetulnya untuk Jawa sendiri, setidaknya untuk Jawa kalau bisa lebih satu minggu ditambah lagi itu akan sangat bagus ya,” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya, khususnya TNI-Polri, merespons lonjakan kasus Covid-19 di luar Pulau Jawa-Bali dalam dua minggu terakhir.

Jokowi menyoroti lima provinsi dengan kenaikan kasus aktif paling tinggi per tanggal 5 Agustus 2021.

Kelima provinsi itu yakni Kalimantan Timur (22.529 kasus aktif), Sumatera Utara (21.876 kasus aktif), Papua (14.989 kasus aktif), Sumatera Barat (14.496 kasus aktif), dan Riau (13.958 kasus aktif).

"Saya perintahkan kepada Panglima TNI, Kapolri, untuk betul-betul mengingatkan selalu kepada Pangdam, Kapolda, dan Danrem, Dandim, Kapolres, untuk betul-betul secara cepat merespons dari angka-angka yang tadi saya sampaikan," kata Jokowi dalam siaran virtual, Sabtu (7/8/2021).

Baca juga: Jokowi: Stok Vaksin Jangan Dibiarkan Lebih dari 2 Hari, Langsung Suntikkan ke Warga

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com