Kompas.com - 08/08/2021, 15:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), isu korupsi menjadi yang paling memprihatinkan menurut masyarakat dari sederet permasalahan bangsa yang tengah dihadapi saat ini.

"Masyarakat kita secara umum menunjukkan keprihatinan paling tinggi terhadap isu korupsi dan isu ekonomi, dalam hal ini lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers, Minggu (8/8/2021).

Berdasarkan hasil survei LSI, isu korupsi berada di urutan pertama dari enam kategori yang ada.

Baca juga: Duduk Perkara Korupsi Pengadaan Masker di Banten, Kongkalikong Pejabat dan Pengusaha di Era Pandemi

Persentasenya, 44 persen masyarakat sangat prihatin, 49 persen prihatin, 4 persen tidak prihatin, dan 2 persen tidak tahu atau tidak jawab (TT/TJ).

Pada urutan kedua terdapat isu lapangan kerja. Sebanyak 44 persen responden sangat prihatin, 53 persen prihatin, 2 persen tidak prihatin, dan 1 persen TT/TJ.

Urutan ketiga terdapat isu pertumbuhan ekonomi dengan 43 persen  responden sangat prihatin, 53 persen prihatin, 3 persen tidak prihatin, dan 1 persen TT/TJ.

Posisi keempat ada isu kerusakan lingkungan dengan 32 persen responden sangat prihatin, 61 persen prihatin, 5 persen tidak prihatin, dan 2 persen TT/TJ.

Posisi kelima adalah isu demokrasi. Rinciannya, 27 persen responden sangat prihatin, 55 persen prihatin, 12 persen tidak prihatin, 1 persen sangat tidak prihatin, dan 5 persen TT/TJ.

Terakhir, isu perubahan iklim dengan 26 persen responden sangat prihatin, 65 persen prihatin, 7 persen tidak tahu, dan 3 persen TT/TJ.

Temuan ini menunjukkan, terdapat tiga isu yang paling mendapat keprihatinan paling tinggi dari masyarakat.

"Masalah korupsi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi," kata Djayadi.

Baca juga: 10 Negara Paling Bersih dari Praktik Korupsi, Indonesia Urutan Berapa?

Adapun survei ini dilakukan dengan menggunakan kontak telpon kepada 1.200 responden yang tersebar di empat provinsi yakni Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara masing-masing 400 responden.

Sementara itu, metode yang dilakukan yaknisimple random sampling yang memiliki toleransi kesalahan atau margin of error kurang lebih 2,88 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sebut Terduga Penyuap AKBP Bambang Kayun Pengusaha, Ada di Luar Negeri

KPK Sebut Terduga Penyuap AKBP Bambang Kayun Pengusaha, Ada di Luar Negeri

Nasional
Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin

Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin

Nasional
KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

Nasional
Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.