Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Kompas.com - 05/08/2021, 21:34 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan lima wilayah di Indonesia yang mencatatkan kasus aktif virus corona tertinggi.

Dari 510 kabupaten/kota terdampak, Kota Depok di Jawa Barat mencatatkan kasus aktif tertinggi per 1 Agustus 2021.

"Secara nasional lima besar kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif tertinggi adalah Kota Depok dengan jumlah 27.389 kasus aktif," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: 131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Setelah Depok, Kota Bekasi menjadi urutan kedua kasus aktif tertinggi dengan 22.674 kasus. Kemudian, Kota Bandung dengan 15.151 kasus aktif, Kabupaten Bantul 14.760 kasus aktif, dan Kota Tangerang Selatan 11.180 kasus aktif.

Adapun dari kelompok provinsi, Jawa Barat menjadi penyumbang kabupaten/kota terbanyak yang mencatatkan kasus aktif tertinggi yaitu 11 wilayah.

Disusul Banten 6 kabupaten/kota dan Jawa Timur sebanyak 5 kabupaten/kota.

Wiku mengatakan, lebih dari setengah provinsi di Indonesia memiliki kabupaten/kota dengan kasus aktif di atas 2.300 kasus.

"Padahal pada akhir bulan Mei lalu sebelum lonjakan kasus terjadi, jumlah kasus di kabupaten/kota ini hanya berkisar antara 400 sampai dengan 1.000 kasus saja," ujar dia. 

Di Pulau Sumatera , terdapat 7 kabupaten/kota dengan kasus aktif melewati 2.300 kasus.

Kemudian, di Pulau Kalimantan terdapat 4 kabupaten/kota, Sulawesi 2 kabupaten/kota, Papua sebanyak 2 kabupaten/kota, serta Bali, Nusa Tenggara Timur dan Maluku masing-masing satu kabupaten/kota.

Baca juga: Kasus Aktif Covid-19 di Kaltim Tinggi, Satgas Singgung Soal Isolasi Mandiri

Wiku mengatakan, masih tingginya kasus aktif pada wilayah-wilayah tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mengevaluasi penanganan Covid-19 di kabupaten/kota oleh bupati, walikota, dan perangkat daerah lain.

Perlu dilakukan identifikasi kendala dan penyebab masih tingginya kasus untuk segera diperbaiki, misalnya, jumlah tenaga kesehatan yang kurang atau jumlah tempat tidur atau tempat isolasi terpusat yang kurang.

Bisa juga pasokan obat-obatan dan oksigen yang tidak memadai, atau RT/RW yang belum berkoordinasi dalam penanganan dini maupun pemantauan isoman bagi warganya.

"Berikutnya adalah melakukan tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan disertai koordinasi dengan pemerintah pusat jika diperlukan," kata Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com