Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

Kompas.com - 05/08/2021, 11:08 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhad Indonesia Ujang Komarudin mendesak para elite partai politik menghentikan promosi dan sosialisasi terkait Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 melalui baliho dan alat peraga lain di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Ujang, pemasangan baliho politik tidak tepat dilakukan di tengah pandemi yang membuat masyarakat sedang kesulitan.

"Mestinya sosialisasi baliho tersebut, direm dulu. Disetop dulu. Rakyat sedang sulit, banyak yang enggak bisa makan dan rakyat juga tak butuh baliho," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: Baliho Diyakini Tingkatkan Popularitas, Bagaimana Elektabilitas Puan Maharani dalam Survei Indostrategic?

Ujang menyarankan, agar dana-dana untuk memasang baliho tersebut lebih baik dialihkan untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19.

Menurut dia, akan lebih elok jika saat ini para elite partai menggunakan waktunya untuk memprioritaskan masyarakat ketimbang mempromosikan diri untuk Pilpres.

"Artinya, dana-dana seperti itu untuk pasang baliho lebih baik digunakan dulu untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Bantu rakyat dulu, baru sosialisasi. Rakyat mesti diprioritaskan dibandingkan dengan pemasangan baliho," tutur Ujang.

Kendati demikian, Ujang menilai bahwa memasang baliho tidak dilarang jika untuk meningkatkan popularitas menjelang Pilpres 2024.

Baca juga: Baliho Bertebaran, Elite Politik Dianggap Tak Peka dengan Warga Terdampak Pandemi

Namun, hal tersebut perlu dipikirkan terkait waktu atau momentum pemasangannya.

"Memasang baliho dan lain-lain tidaklah dilarang. Tetapi jika pemasangannya tak pas waktunya, tak tepat timing-nya, karena masyarakat sedang susah, karena Covid-19," tutur dia.

Sehingga, lanjut Ujang, pemasangan baliho itu malah akan menimbulkan reaksi dan kritikan publik saja. Sebab, elite partai itu akan dinilai tidak sensitif terhadap kesulitan yang tengah dialami masyarakat akibat pandemi.

"Pemasangan baliho dan lain-lain itu hanya akan mendapat nyinyiran publik, hanya akan mendapat olok-olokan rakyat. Karena dianggap tak sensitif atas penderitaan rakyat," ujar dia.

Baca juga: Marak Banner Politisi Ucapkan Selamat ke Greysia/Apriyani, Pengamat: Jangan Dompleng Kemenangan Atlet

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com