Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

Kompas.com - 05/08/2021, 11:08 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhad Indonesia Ujang Komarudin mendesak para elite partai politik menghentikan promosi dan sosialisasi terkait Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 melalui baliho dan alat peraga lain di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Ujang, pemasangan baliho politik tidak tepat dilakukan di tengah pandemi yang membuat masyarakat sedang kesulitan.

"Mestinya sosialisasi baliho tersebut, direm dulu. Disetop dulu. Rakyat sedang sulit, banyak yang enggak bisa makan dan rakyat juga tak butuh baliho," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: Baliho Diyakini Tingkatkan Popularitas, Bagaimana Elektabilitas Puan Maharani dalam Survei Indostrategic?

Ujang menyarankan, agar dana-dana untuk memasang baliho tersebut lebih baik dialihkan untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19.

Menurut dia, akan lebih elok jika saat ini para elite partai menggunakan waktunya untuk memprioritaskan masyarakat ketimbang mempromosikan diri untuk Pilpres.

"Artinya, dana-dana seperti itu untuk pasang baliho lebih baik digunakan dulu untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Bantu rakyat dulu, baru sosialisasi. Rakyat mesti diprioritaskan dibandingkan dengan pemasangan baliho," tutur Ujang.

Kendati demikian, Ujang menilai bahwa memasang baliho tidak dilarang jika untuk meningkatkan popularitas menjelang Pilpres 2024.

Baca juga: Baliho Bertebaran, Elite Politik Dianggap Tak Peka dengan Warga Terdampak Pandemi

Namun, hal tersebut perlu dipikirkan terkait waktu atau momentum pemasangannya.

"Memasang baliho dan lain-lain tidaklah dilarang. Tetapi jika pemasangannya tak pas waktunya, tak tepat timing-nya, karena masyarakat sedang susah, karena Covid-19," tutur dia.

Sehingga, lanjut Ujang, pemasangan baliho itu malah akan menimbulkan reaksi dan kritikan publik saja. Sebab, elite partai itu akan dinilai tidak sensitif terhadap kesulitan yang tengah dialami masyarakat akibat pandemi.

"Pemasangan baliho dan lain-lain itu hanya akan mendapat nyinyiran publik, hanya akan mendapat olok-olokan rakyat. Karena dianggap tak sensitif atas penderitaan rakyat," ujar dia.

Baca juga: Marak Banner Politisi Ucapkan Selamat ke Greysia/Apriyani, Pengamat: Jangan Dompleng Kemenangan Atlet

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com