Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

Kompas.com - 05/08/2021, 11:08 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhad Indonesia Ujang Komarudin mendesak para elite partai politik menghentikan promosi dan sosialisasi terkait Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 melalui baliho dan alat peraga lain di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Ujang, pemasangan baliho politik tidak tepat dilakukan di tengah pandemi yang membuat masyarakat sedang kesulitan.

"Mestinya sosialisasi baliho tersebut, direm dulu. Disetop dulu. Rakyat sedang sulit, banyak yang enggak bisa makan dan rakyat juga tak butuh baliho," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: Baliho Diyakini Tingkatkan Popularitas, Bagaimana Elektabilitas Puan Maharani dalam Survei Indostrategic?

Ujang menyarankan, agar dana-dana untuk memasang baliho tersebut lebih baik dialihkan untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19.

Menurut dia, akan lebih elok jika saat ini para elite partai menggunakan waktunya untuk memprioritaskan masyarakat ketimbang mempromosikan diri untuk Pilpres.

"Artinya, dana-dana seperti itu untuk pasang baliho lebih baik digunakan dulu untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Bantu rakyat dulu, baru sosialisasi. Rakyat mesti diprioritaskan dibandingkan dengan pemasangan baliho," tutur Ujang.

Kendati demikian, Ujang menilai bahwa memasang baliho tidak dilarang jika untuk meningkatkan popularitas menjelang Pilpres 2024.

Baca juga: Baliho Bertebaran, Elite Politik Dianggap Tak Peka dengan Warga Terdampak Pandemi

Namun, hal tersebut perlu dipikirkan terkait waktu atau momentum pemasangannya.

"Memasang baliho dan lain-lain tidaklah dilarang. Tetapi jika pemasangannya tak pas waktunya, tak tepat timing-nya, karena masyarakat sedang susah, karena Covid-19," tutur dia.

Sehingga, lanjut Ujang, pemasangan baliho itu malah akan menimbulkan reaksi dan kritikan publik saja. Sebab, elite partai itu akan dinilai tidak sensitif terhadap kesulitan yang tengah dialami masyarakat akibat pandemi.

"Pemasangan baliho dan lain-lain itu hanya akan mendapat nyinyiran publik, hanya akan mendapat olok-olokan rakyat. Karena dianggap tak sensitif atas penderitaan rakyat," ujar dia.

Baca juga: Marak Banner Politisi Ucapkan Selamat ke Greysia/Apriyani, Pengamat: Jangan Dompleng Kemenangan Atlet

Lebih lanjut, Ujang menilai bahwa pemasangan baliho tersebut jelas sebagai bagian dari sosialisasi dari petinggi partai politik yang akan mencalonkan diri dalam Pilpres 2024.

Alasan pemasangan itu, nilai Ujang, untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas tokoh-tokoh partai.

"Kita tahu Ketum-ketum partai tersebut berkeinginan maju sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024 nanti. Jadi mereka sudah bergerak pasang baliho di mana-mana. Fenomena memperkenalkan diri sejak dini ke publik. Harapannya publik semakin familier dengan ketum-ketum partai tersebut," tutur Ujang.

Diketahui, belakangan muncul baliho, billboard, dan poster bergambar tokoh-tokoh partai politik hingga Ketua Umum partai politik di sejumlah ruang publik.

Tokoh-tokoh partai yang dipampang dalam baliho itu di antaranya Ketua DPR dan politisi PDI-P Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Baliho itu terpampang jelas di setiap ruang publik di sejumlah daerah di Indonesia. Baliho itu juga ada yang bertuliskan secara terang-terangan membawa tema Pilpres 2024.

Publik pun merespons dengan berbagai hal atas pemasangan baliho-baliho tersebut. Ada yang mengekspresikan dengan kritik, ada pula yang membuat sebagai bahan untuk diparodikan dalam video menghibur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com