Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Kompas.com - 04/08/2021, 20:27 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) Doddy A.K mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 di NTB baru terjadi dalam dua pekan terakhir, setelah kasus Covid-19 di Pulau Jawa mulai menurun.

"Kondisi di NTB tidak baik-baik saja, di NTB sejauh ini kasus positif 20.905 hampir 21.000," kata Doddy dalam konferensi pers secara virtual bersama Tim Mitigasi PB IDI, Rabu (4/8/2021).

Doddy mengatakan, rata-rata kasus harian Covid-19 di NTB bertambah 200-300 kasus per hari, setelah sebelumnya bertambah sekitar 50-100 kasus.

Baca juga: PPNI Sebut Butuh Tambahan Bantuan Perawat untuk Tangani Pasien Covid-19

Peningkatan kasus tersebut, kata dia, berdampak pada dokter dan tenaga kesehatan.

"Ini peningkatan cukup banyak bagi kita teman-teman (nakes), jadi capek dan lelah dan butuh istirahat dan mental, kalau dokter tampak jenuh ini khawatir kita," ujarnya.

Doddy mengatakan, ketersediaan stok obat anti virus di NTB masih mencukupi.

Namun, kata Doddy, jumlah dokter dan alat kesehatan di Kabupaten Sumbawa masih kurang, khususnya dokter spesialis paru dan dokter anestesi.

Baca juga: Pemprov DKI Janji Perhatikan Anak yang Yatim Piatu akibat Pandemi Covid-19

"Ventilator, oksigen juga sama prihatin RSUD NTB rujukan utama Covid-19 sekarang operasi elektifnya ditunda, hanya melayani emergency untuk menghemat penggunaan oksigen, ini menggambarkan bahwa oksigen kita juga membutuhkan," ucapnya.

Lebih lanjut, Doddy mengatakan, terkait pelaksanaan vaksinasi di NTB, jumlah dosis vaksin yang didistribusikan hanya sedikit sehingga capaian vaksinasi masih jauh dari target.

"Sedangkan minat masyarakat saya lihat belum ada penolakan secara masif, tidak ada artinya mereka untuk vaksinasi siap-siap saja," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com