Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPNI Sebut Butuh Tambahan Bantuan Perawat untuk Tangani Pasien Covid-19

Kompas.com - 04/08/2021, 20:00 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menyatakan, saat ini pemerintah perlu menambah jumlah perawat di rumah sakit.

Ketua Umum PPNI Harif Fadhillah berharap penanganan perawatan Covid-19 tidak hanya dilakukan dengan menambah fasilitas di rumah sakit.

"Rumah sakit harus menambah ruang perawatan, IGD, ruang observasi yang biasanya di bawah 10 (kamar) jadi di atas 30. Padahal tenaga perawat tidak serta merta ditambah," jelas Harif dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (4/8/2021).

Penambahan perawat, lanjut Harif, juga mesti dilakukan karena saat ini para perawat yang bertugas mengalami kelelahan dari segi fisik dan mental.

Harif menerangkan dengan penyebaran varian delta, para perawat kelelahan karena tak hanya mengurus pasien, tapi juga rekannya sendiri yang terpapar dan akhirnya wafat.

"Ini menjadi tantangan tersendiri," kata dia.

Baca juga: 2 Perawat Gugur karena Terpapar Corona, PPNI: Tolong Percaya, Covid-19 Itu Nyata

Tambahan perawat nantinya akan digunakan rumah sakit untuk mengatur ritme kerja perawatnya, yang saat ini sering bekerja hingga dua kali shift.

"Itu melelahkan (perawat) apalagi harus menggunakan APD lengkap selama berjam-jam, kemudian asupan suplemennya, itu juga harus diperhatikan," ucapnya.

Terakhir, Harif berharap rumah sakit dapat menambah fasilitas yang nyaman untuk digunakan para perawat.

"Dukungan itu yang kerap disoroti teman-teman perawat. Kemudian fasilitas kesehatan juga menyediakan tempat yang representatif untuk transit dan istirahat," pungkas dia.

Diketahui, berdasarkan data LaporCovid-19 hingga Rabu (4/8/2021) sebanyak 1.636 tenaga kesehatan meninggal dunia karena terpapar Covid-19.

Baca juga: PPNI: Dari 3.200 Lulusan Baru Jabodetabek, 350 Orang Dihubungi, Belum Ada Satupun yang Mau Jadi Relawan

Kematian paling tinggi pada nakes terjadi pada Juli 2021 dengan jumlah 379 kasus.

Adapun lima provinsi dengan kematian nakes tertinggi adalah Jawa Timur dengan 547 orang, Jawa Barat 184 kasus, DKI Jakarta 167 orang, Jawa Tengah 148 orang dan Sumatera Utara 47 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com