Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Pesan Presiden, Vaksinasi di 7 Provinsi Jawa-Bali Harus Dipercepat

Kompas.com - 02/08/2021, 17:41 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Presiden Joko Widodo ingin vaksinasi di tujuh provinsi yang ada di Jawa-Bali dipercepat.

Tujuh provinsi yang dimaksud yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

"Pesan dari Bapak Presiden, mengingat tujuh provinsi Jawa dan Bali ini tinggi sekali kenaikan kasusnya dan juga kematiannya, ini harus di akselerasi vaksinasinya," ujar Budi dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/8/2021).

"Jadi Bapak, Ibu kalau ini pertanya vaksinasi ini kenapa lebih banyak di daerah tertentu, karena memang daerah itulah yang kasus konfirmasinya paling tinggi dan kematiannya paling tinggi. Sekali lagi, vaksinasi ini kita berikan berbasis risiko," kata dia.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat Capai 55,9 Persen

Di samping itu, Budi menjelaskan mengapa vaksinasi Covid-19 diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan paling berisiko tinggi terpapar Covid-19 karena setiap hari harus melayani pasien.

Oleh karena itu, Budi meminta pengertian masyarakat. "Memang sampai di bulan Juni kita baru mendapat sekitar 22 persen dari total vaksin yang kita butuhkan ya, tetapi mulai bulan Agustus sampai Desember itu akan datang lebih dari 300 juta dosis vaksin," ujar Budi. 

"Itu adalah saatnya kita bekerja keras bersama-sama untuk melakukan vaksinasi ini dan vaksinasi ini adalah cara pengabdian kita kepada masyarakat. Tidak usah merasa bahwa harus saya duluan, harus saya yang dapat panggungnya, ini demi kepentingan saya, tidak. Ini adalah saatnya kita memberikan sebanyak-banyaknya ke masyarakat," kata dia. 

Sebelumnya, Budi mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang belum mendapatkan vaksin Covid-19.

Baca juga: 4 Agustus 2021, Pemkot Bekasi Akan Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Baru 68 juta-70 juta warga yang mendapatkan vaksin.

"Secara etika masih banyak rakyat Indonesia belum dapat vaksin. Ada 140 juta yang belum mendapatkan dosis pertama," kata dia. 

"Karena (yang) baru mendapatkan (vaksin) itu sekitar 68 juta atau 70 juta. Masih ada 140 juta saudara-saudara kita yang belum mendapatkan akses vaksin pertama," ucap Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com