Guru Besar FK Unair Sampaikan Rekomendasi Penanganan Covid-19 ke Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya menyampaikan rekomendasi terkait penanganan pandemi Covid-19.

Guru Besar FK Unair Hendy Hendarto mengatakan, Covid-19 telah memicu krisis kesehatan dan menimbulkan ketidakpastian serta tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, seluruh pihak harus menempatkan diri dalam situasi darurat.

"Tindakan cepat harus dilakukan, yang dilandasi dengan manajemen krisis yang mengedepankan prioritas dan urgensi dalam upaya bergerak bersama menekan faktor ketidakpastian serendah mungkin," kata Hendy, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Luhut: Sekarang Kita Mengerti Teknik Tracing Penting dalam Penanganan Covid-19

Dalam rekomendasi tersebut, Guru Besar FK Unair meminta pemerintah untuk memperkuat pendampingan terhadap pasien isolasi mandiri dengan mengoptimalkan layanan telemedicine, termasuk melengkapi oximeter dan fasilitas lainnya.

Kemudian, Satgas Covid-19 di tingkat lokal seperti RT/RW harus diperkuat untuk mengedukasi protokol kesehatan secara konsisten hingga membuka hotline yang bisa dihubungi dalam situasi darurat.

"Perlu perhatian pada kelompok rentan di masyarakat yaitu usia lanjut, ibu hamil, bayi, anak, orang dengan komorbid serta kehati-hatian pada klaster keluarga," ujar Hendy.

Baca juga: Epidemiolog Sebut Rendahnya Testing Covid-19 Berdampak Ada Peningkatan Kasus Kematian

Sementara itu, untuk permasalahan yang terjadi di fasilitas kesehatan, Hendy mengatakan, perlu penambahan tenaga kesehatan dan tetap memperhatikan kesejahteraan nakes.

Ia mengatakan, penambahan nakes ini bisa melalui pendayagunaan dokter umum, dokter magang, dokter lulus UKMPPD, termasuk paramedis untuk menjadi relawan Covid-19.

Namun, sebelumnya harus diadakan pelatihan sesuai aturan yang berlaku dan berkoordinasi dengan IDI, RS dan Kemenkes.

"Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) bersama DPJP diharapkan ikut berpartisipasi mengatasi masalah pandemi melalui program pelayanan di RS, namun tetap tidak menghilangkan hak ujian dan masa waktu pendidikannya," ucapnya.

Baca juga: Komisi IX: Penanganan Pandemi Tak Efektif Tanpa Peningkatan Testing dan Tracing

Hendry juga mengatakan, pihaknya rumah sakit harus menjamin keamanan para tenaga kesehatan saat bekerja dengan melengkapi Alat Pelindung Diri sesuai standar.

Selain itu, menambah sarana dan prasarana kamar jenazah, termasuk crane, mobil jenazah dan pelatihan pemulasaraan jenazah yang benar dan terhormat.

"Dukungan insentif yang layak untuk pemulasaran jenazah, sopir ambulance, tenaga pembantu perawat, IT, dan administrasi terkait Covid-19," kata Hendy.