Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) mengingatkan pemerintah agar tidak ada penyelewengan bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Matakin Budi S Tanuwibowo saat mengikuti dialog virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, yang diikuti Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Kamis (29/7/2021).

"Soal bansos, kita bersyukur di mana-mana ada donatur baik hati yang menyumbang, tapi kami mohon Pak Menko agar jangan sampai ada kebocoran. Apalagi Bu Mensos sampai marah-marah ya. Ya karena di dunia ini banyak malaikat tapi banyak pula setannya yang tega melihat penderitaan rakyat," ujar Budi, Kamis.

Baca juga: Warga Meninggal hingga Berkecukupan Masih Terima Bansos di Kota Bekasi, Ini Penyebabnya

Budi mengatakan, dalam mengatasi pandemi Covid-19, harus ada upaya kolektif dari semua pihak, termasuk para tokoh lintas agama di Indonesia.

"Ini harus dilakukan serentak. Semua tokoh agama, kami siap dilibatkan. Jangankan hanya pembekalan, doa kita lakukan di mana-mana. Tapi doa tanpa kerja nyata pasti sia-sia," kata Budi.

Ia juga mengingatkan kepada semua tokoh agama agar tidak kebablasan dalam bersikap.

Salah satunya adalah dengan memberikan pernyataan yang salah, apalagi bukan berasal dari keahliannya.

Baca juga: Saat Firli Bahuri dan Wamenkumham Sebut Koruptor Bansos Layak Dihukum Mati...

Menurut Budi, persoalan Covid-19 menjadi domain ilmu pengetahuan kesehatan yang tidak bisa sembarangan diberikan penilaian.

Sebab, jika bukan domain-nya, hal itu dikhawatirkan justru akan menyesatkan masyarakat dan membuat upaya penanggulangan pandemi terganggu.

"Urusan virus ini menjadi ranahnya ilmu pengetahuan. Kita sebagai pemimpin agama jangan memberikan informasi keliru bahwa dengan doa itu selesai, nyatanya tidak," terang dia.