Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/07/2021, 18:43 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai, kasus kekerasan yang dilakukan dua oknum TNI Angkatan Udara terhadap seorang warga sipil di Papua seharusnya tidak boleh terjadi.

Terlebih, menurut dia, kesalahan yang terjadi dalam kasus tersebut tidak hanya satu.

"Pada dasarnya, kasus di Papua itu tidak boleh terjadi di Republik Indonesia. Ada banyak kesalahan di situ," kata Sukamta kepada Kompas.com, Kamis (29/7/2021).

Menurut politikus PKS itu, tindakan yang dilakukan oleh kedua oknum tersebut merupakan tindakan semena-mena aparat terhadap rakyat.

"Kedua, soal prosedur penanganan masalah, kalau memang ada masalah," ujarnya.

Baca juga: Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Menurut dia, prosedur yang dilakukan kedua oknum anggota itu dengan mengambil tindakan langsung terlalu berlebihan. 

Hal itu, kata dia, dilakukan tanpa melihat persoalan yang ada dengan jelas.

Diketahui, sebelum dua oknum TNI AU itu datang, dalam rekaman video viral, terlihat seorang pria yang menjadi korban kekerasan sedang berinteraksi dengan warga lainnya.

"Tapi, tanpa melihat persoalannya dengan jelas, dua oknum TNI itu langsung mengambil tindakan dengan cara berlebihan pula," jelasnya.

Kesalahan berikutnya yang dinilai Sukamta adalah kasus itu akan dicurigai banyak pihak sarat dengan muatan rasisme.

Menurutnya, kesalahan inilah yang sebetulnya paling parah, terlebih kejadian itu ada di Papua.

"Semua kejadian tersebut dilakukan di wilayah yang sedang sensitif terhadap aparat TNI dan Polisi," tutur dia.

Baca juga: Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

Karena berada di wilayah sensitif, saran Sukamta, semestinya TNI maupun Polri memiliki standar perilaku baku bagi setiap personel yang bertugas di Papua.

Hal itu menurutnya agar para personel TNI maupun Polri dapat menghindari munculnya ketegangan atau kekerasan di Papua.

"Standar perilaku baku dari setiap personel aparat apalagi TNI itu harus dipegang. Ketika ada pelanggaran seperti itu di sana," terang dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com