Pemda Diminta Segera Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan dengan Proses Tak Berbelit-belit

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mendorong agar pemerintah daerah mempercepat proses realisasi insentif tenaga kesehatan.

Ia juga mengingatkan agar pencairan insentif tersebut tidak melalui proses yang berbelit-belit.

"Kita dorong agar proses percepatan pembayaran untuk dipercepat dan dipermudah proses pencairan dengan memperpendek birokrasinya," kata Rahmad saat dihubungi, Kamis (29/7/2021).

Politikus PDI-P itu menuturkan, pencairan insentif tenaga kesehatan merupakan tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah.

Ia mengakui, pencairan insentif dari pemerintah pusat ke daerah memang sempat mengalami kendala akibat anggaran yang kurang, tetapi kini sudah diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan.

Baca juga: Jadi Catatan Mendagri, Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan di Cirebon Baru 16 Persen

"Ketika sudah disampaikan ke daerah itu semua proses pencairannya itu di daerah, dengan verifikasi-verifikasi yang kita dorong agar proses birokrasi diperpendek kemudian tidak dipersulit," ujar Rahmad.

Ia pun mendukung sikap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menegur sejumlah pemda yang lambat mencairkan insentif bagi tenaga kesehatan.

"Selaku pembina dari pemerintah pusat dalam ini mendagri, memang sudah sepantasnya mendagri untuk mendorong agar insentif tenaga kesehatan itu juga dipercepat," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan teguran keras kepada 19 kepala daerah yang belum merealisasikan anggaran Covid-19, mulai belanja peralatan penanganan Covid-19 hingga insentif tenaga kesehatan.

Teguran keras itu sudah disampaikan oleh Mendagri kepada 19 kepala daerah tersebut melaui surat.

Baca juga: Belum Dibayarkan, Insentif Nakes Nganjuk Mau Dialihkan untuk Bangun Puskesmas

Hal itu disampaikan Tito dalam konferensi pers virtual di YouTube yang dilansir Kompas TV, Sabtu (17/7/2021).

"Bapak Presiden sudah sampaikan agar realokasi yang menurut Menteri Keuangan 8 persen itu, dana bantuan opersional kesehatan tambahan, yang bisa digunakan dalam rangka penanggulangan Covid-19 realisasinya rendah. Termasuk insentif dana kesehatan yang menjadi prioritas Presiden," kata Tito.