Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aturan Kerja ASN di Masa PPKM Level 3 dan 4...

Kompas.com - 23/07/2021, 15:34 WIB
Wahyuni Sahara

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, menerbitkan Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2021 pada Rabu (21/7/2021).

Surat edaran tersebut berisi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pemberlakuan PPKM pada masa pandemi Covid-19, sebagai berikut:

Sistem Kerja ASN di wilayah Jawa-Bali

Bagi ASN yang berada di wilayah PPKM berbasis mikro level 4, pengaturan sistem kerjanya masih berpedoman pada aturan sebelumnya, yaitu SE Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2021.

Dalam SE itu, ASN yang berada di wilayah Jawa-Bali yang bekerja di sektor non esensial bekerja secara penuh dari rumah atau 100 persen work from home (WFH) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target pegawai yang bersangkutan.

Baca juga: Menpan RB Terbitkan Aturan Sistem Kerja ASN di Masa PPKM Level 3 dan 4

Apabila ada keperluan mendesak dan diperlukan kehadrian pejabata atau pegawai di kantor, maka pejabat pembinan kepegawaian dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat atau pegawai yang hadir di kantor.

Bagi ASN yang bekerja di sektor esensial, maka bekerja dari kantor atau WFO dengan jumlah pegawai 50 persen.

Sedangkan ASN yang bekerja di sektor kritikal, bekerja dari kantor atau WFO dengan jumlah pegawai maksimal 100 persen.

Baca juga: Langgar Aturan Kerja, 3 Perusahaan di Jaksel Kena Denda Rp 25 Juta

Sistem kerja ASN di luar wilayah Jawa-Bali

Sistem kerja di wilayah PPKM level 4

Sistem kerja ASN di luar wilayah Jawa-Bali dengan kriteria level 4, berpedoman pada SE Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2021 yaitu WFH 100 persen bagi ASN di sektor non esensial, WFO 50 persen bagi ASN di sektor esensial dan WFO 100 persen bagi ASN yang bekerja di sektor kritikal.

Sistem kerja di wilayah PPKM level 3
ASN pada instansi pemerintah melaksanakan tugas kedinasan di rumah atau WFH 75 persen dan WFO 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.

Baca juga: PPKM Level 4 Masih Berlaku, Ini Aturan Terbaru Shalat Jumat di Jabodetabek

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com