Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Pemerintah Segera Kirim Vaksin ke Daerah yang Kehabisan Stok

Kompas.com - 21/07/2021, 14:44 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mendorong pemerintah memastikan ketersediaan vaksin Covid-19 di sejumlah daerah.

Menurut dia, program vaksinasi Covid-19 tidak boleh terhenti untuk mengejar target herd immunity yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Antusiasme rakyat untuk divaksinasi di sejumlah daerah jangan sampai menurun karena vaksin tidak tersedia," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Minta Pemerintah Tingkatkan Testing dan Tracing, Anggota DPR: Kita Butuh Data Riil dan Konkret

Ia mengatakan, perintah Presiden Joko Widodo agar pemerintah daerah cepat menghabiskan stok vaksin, harus diimbangi oleh pengadaan vaksin yang juga cepat oleh pemerintah pusat.

Puan menekankan agar jangan sampai ada jeda dalam program vaksinasi Covid-19, karena tidak tersedianya vaksin.

"Jangan sampai ada jeda. Vaksinasi jangan sampai terhenti karena vaksin tidak tersedia," tuturnya.

Ketua DPP PDI-P itu meminta pemerintah terus berupaya dengan segala cara untuk mendatangkan vaksin, sehingga tidak ada lagi laporan dari daerah bahwa vaksin habis yang mengakibatkan terhentinya vaksinasi.

Baca juga: Pimpinan DPR Minta Sentra Vaksinasi Ditambah untuk Hindari Kerumunan

Ia berpandangan, Pemerintah Daerah sudah menjalankan perintah Presiden Jokowi agar vaksin dihabiskan dan tidak ada lagi stok.

"Tinggal sekarang pemerintah yang harus gerak cepat untuk mendatangkan vaksin. Jadi pemerintah pusat yang mendatangkan vaksin harus kejar-kejaran dengan pemerintah daerah yang melaksanakan vaksinasi," ujar dia.

Diketahui, laporan stok vaksin menipis atau bahkan habis di sejumlah provinsi di antaranya Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Sejumlah warganet juga berkeluh kesah akibat tertundanya jadwal vaksinasi Covid-19 dosis kedua.

Baca juga: Vaksin Kurangi Risiko Berat, Masyarakat Diminta Tidak Ragu Vaksinasi Covid-19

Vaksinasi dosis kedua ini disebutkan tertunda karena stok vaksin di beberapa daerah sudah habis.

Menurut Juru Bicara Vaksinasi untuk Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi, masalah penundaan jadwal vaksinasi Covid-19 terjadi karena masalah distribusi.

Ia menjelaskan, distribusi vaksin sementara ini diutamakan bagi wilayah dengan angka kasus Covid-19 tinggi, seperti Pulau Jawa dan Bali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com