Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Targetkan Herd Immunity di Pulau Jawa Tercapai Akhir Agustus, Mungkinkah?

Kompas.com - 21/07/2021, 13:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekebalan komunitas atau herd immunity di Pulau Jawa ditargetkan dapat tercapai pada akhir Agustus 2021.

Hal itu diungkapkannya saat memberikan pengarahan dalam rapat evaluasi PPKM Darurat Jawa-Bali yang digelar secara virtual pada 16 Juli lalu.

Menurut Jokowi, jika tak bisa tercapai pada akhir Agustus, herd immunity untuk Pulau Jawa ditargetkan terjadi pada pertengahan September 2021.

Target tersebut berdasarkan capaian vaksinasi di sejumlah provinsi di Pulau Jawa. Hingga pekan lalu, kata Presiden, cakupan vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta mencapai 72 persen.

Namun, untuk provinsi lain capaian vaksinasi belum setinggi DKI Jakarta.

Misalnya saja di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten yang cakupan vaksinasinya saat ini masih berkisar antara 12 persen hingga 14 persen.

Baca juga: Epidemiolog UGM Ungkap Herd Immunity di Indonesia Sulit Terbentuk

Meski begitu, Jokowi meminta agar vaksinasi untuk ketiga provinsi itu harus difokuskan.

Menanggapi hal tersebut, Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menegaskan tidak mungkin mencapai herd immunity Pulai Jawa pada Agustus tahun ini.

Menurutnya, herd immunity bukan sebuah kondisi instan. Dibutuhkan proses panjang untuk mencapainya secara menyeluruh.

"Jadi kalau disebut herd immunity Agustus ya tidak mungkin. Yang bisa tercapai itu ya pada akhir tahun 2021 itu bisa tercapai cakupan vaksinasi (di Jawa) 85 persen," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (21/7/2021).

Artinya, baru satu variabel yang tercapai, yakni target penyuntikan sebagai pendukung kondisi kekebalan komunitas.

Baca juga: Kapolri: Semoga Jelang Agustus-September Herd Immunity Terwujud

3 variabel herd immunity

Lebih lanjut Dicky menjelaskan, untuk mencapai herd immunity ada tiga variabel yang harus dicapai secara bersamaan.

Pertama, treshold atau cakupan orang yang divaksin.

"Menurut saya saat ini minimal cakupan vaksinnya 80 persen dari keseluruhan total penduduk," kata Dicky.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com