Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Kader PAN Ditegur karena Pernyataan Kontroversial soal Penanganan Covid-19

Kompas.com - 15/07/2021, 19:06 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegur tiga kadernya karena pernyataan kontroversial terkait penanganan pandemi Covid-19.

Ketiga kader tersebut yakni Guspardi Gaus, Rosaline Rimaseuw, dan Saleh Partaonan Daulay. Zulkifli meminta mereka untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Guspardi menjadi sorotan setelah mengaku tak menjalani karantina setiba dari Kirgistan. Hal itu diakuinya dalam rapat Pansus RUU Otonomi Khusus Papua.

Baca juga: Tak Lakukan Karantina Setelah dari Luar Negeri, Anggota DPR Guspardi Gaus Minta Maaf

Kemudian, Rosaline pernah mengusulkan pemerintah menyediakan rumah sakit Covid-19 khusus pejabat.

Sementara, Saleh meminta tak ada lagi anggota DPR yang tidak mendapat ruang intensive care unit (ICU) akibat lonjakan kasus Covid-19.

"Saya sudah memberikan teguran. Jangan diulangi lagi," kata Zulhas dalam keterangannya, Kamis (15/7/2021).

Baca juga: Usulan Rumah Sakit Khusus Pejabat dari Wasekjen PAN di Tengah Sulitnya Masyarakat Dapat RS

Hal tersebut disampaikan Zulkifli dalam rapat koordinasi secara daring dengan para pengurus dewan pimpinan wilayah (DPW), dan dewan pimpinan daerah (DPD), serta anggota legislatif dan eksekutif seluruh Indonesia, Kamis.

Dalam kesempatan itu, dia meminta seluruh kader membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan akibat pandemi, mulai dari masalah kesehatan sampai perekonomian.

Zulkifli menuturkan, kondisi pandemi di Indonesia saat ini sudah mulai mengkhawatirkan.

"Tingkat positif dan kematiannya sangat tinggi, saat ini tertinggi di dunia. Bahkan banyak negara menutup diri dari kedatangan warga negara Indonesia," tutur dia.

Baca juga: Politisi PAN: Saya Tak Mau Dengar Lagi Ada Anggota DPR Tak Dapat ICU

Oleh karena itu, Zulhas meminta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dilanjutkan.

Selain itu, ia juga meminta agar vaksinasi Covid-19 dipercepat karena menjadi kunci penanganan pandemi.

"Bantu program vaksin. Sukseskan PPKM. Bantu ringankan beban ekonomi warga. Bantu warga dengan menggelar program antigen gratis, termasuk memberikan vitamin gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com