Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE: Kasus Covid-19 Masih di Atas 50.000, Jokowi Minta Percepat Vaksinasi

Kompas.com - 18/07/2021, 09:15 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia mencatat kasus baru Covid-19 tak kurang dari 50.000 setiap harinya. Pada Sabtu (17/7/2021), pemerintah mencatat ada penambahan 51.952 kasus konfirmasi positif Covid-19.

Dengan demikian, total kasus Covid-19 di Tanah Air kini berjumlah 2.832.755 kasus. Sementara itu, ada penambahan 1.092 kasus kematian, sehingga total pasien Covid-19 meninggal dunia menjadi 72.489.

Kemudian, ada 27.903 pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh, sehingga totalnya menjadi 2.232.394. Kasus aktif Covid-19 di Tanah Air, per kemarin mencapai 527.872 kasus.

Saat ini, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali masih berlaku hingga 20 Juli 2021.

14-21 hari

Dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring pada Sabtu malam, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah masih mengevaluasi pelaksanaan PPKM darurat sebelum memutuskan memperpanjangnya atau tidak.

Luhut mengklaim ada penurunan mobilitas penduduk, tapi hal itu belum diikuti penurunan laju penularan Covid-19.

Menurutnya, dibutuhkan waktu 14-21 hari untuk melihat apakah kasus konfirmasi Covid-19 mulai menurun.

"Dibutuhkan waktu kurang lebih 14 sampai 21 hari, untuk kemudian penambahan kasus ini bisa mulai flattening atau mulai rata dan menurun," kata Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali ini.

Luhut pun mengungkapkan, kebijakan PPKM darurat bukanlah keputusan yang mudah bagi pemerintah. Sebab, PPKM darurat ini berdampak pada perekonomian, terutama bagi masyarakat kecil.

Baca juga: Luhut: Butuh 14-21 Hari Turunkan Lonjakan Kasus Covid-19

Dalam kesempatan itu, Luhut juga meminta maaf kepada masyarakat jika kebijakan PPKM darurat belum optimal.

Ia menyatakan, pemerintah terus bekerja keras untuk menurunkan laju penularan Covid-19 dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.

"Sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali ini masih belum maksimal," ucapnya.

Ia pun mengatakan, keputusan PPKM darurat diperpanjang atau tidak akan diumumkan dalam dua-tiga hari ke depan.

Vaksinasi dipercepat

Dalam rapat terbatas evaluasi PPKM darurat, Jumat (16/7/2021), Presiden Joko Widodo mengingatkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin segera menghabiskan stok vaksin Covid-19 yang masih banyak tersimpan di daerah.

Ia meminta vaksin yang telah dikirim ke daerah-daerah segera disuntikkan kepada masyarakat.

"Tolong dilihat betul angka-angkanya. Karena yang saya lihat, data yang masuk baik itu berupa itu vaksin jadi maupun bulk itu yang sudah masuk ke negara kita sudah 137 juta (dosis). Sementara yang sudah disuntikkan dalam vaksinasi kurang lebih 54 juta," ujar Jokowi dalam rapat terbatas yang ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu.

Baca juga: Jokowi: Stok Vaksin Covid-19 yang Disimpan Terlalu Banyak, Segera Habiskan

"Artinya stok yang ada baik mungkin di Bio Farma maupun di Kementerian Kesehatan atau mungkin di provinsi, di kabupaten, di kota, di RS, di puskesmas, terlalu besar," lanjutnya.

Presiden pun meminta vaksinasi Covid-19 difokuskan di tiga provinsi di Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten. Sebab, vaksinasi Covid-19 di tiga provinsi itu masih di bawah 20 persen.

"Provinsi mana yang sekarang harus kita fokuskan, menurut saya tiga yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten. Karena ini 12 persen di Jawa barat, 14 persen di Jawa Tengah, 14 persen di Banten," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com