Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerap Pakai Kekerasan Dinilai Bukti Aparat Tak Paham Aturan PPKM Darurat

Kompas.com - 16/07/2021, 20:17 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Adanya berbagai kekerasan dalam penegakan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dinilai merupakan bukti ketidakpahaman aparat pada aturan itu sendiri.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyebut kurangnya pemahaman pada aturan itu menimbulkan kekerasan dan arogansi muncul dalam proses penindakannya.

"Sebenarnya itu dampak kebijakan PPKM darurat yang memang tidak ada satu aturan yang jelas, baik dipahami masyarakat dan petugas PPKM di lapangan," jelas Trubus pada Kompas.com, Jumat (16/7/2021).

Baca juga: Muhadjir Effendy Sebut PPKM Darurat Diperpanjang hingga Akhir Juli

"Nah kemudian kerena kurangnya pemahaman itu menyebabkan watak-watak kekerasan dan arogansi," kata dia.

Trubus mencontohkan ketidakjelasan itu terkait dengan ketentuan sektor mana yang boleh dibuka dan mana yang mesti tutup atau melakukan aktivitas melalui work from home.

"Ketika diimplementasikan di lapangan ternyata enggak mudah, yang namanya sektor keuangan itu turunannya ada banyak, misalnya asuransi. Nah sektor energi turunannya apa saja, logistik turunannya apa saja, itu kita tidak tahu," ungkap dia.

Karena ketidaktahuan itu, lanjut Trubus, aparat yang bekerja untuk menegakkan aturan PPKM darurat hanya bekerja sesuai perintah.

"Petugas PPKM itu tidak tahu yang penting melaksanakan perintah, seperti robot, tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan, dialog, musyawarah dan silaturahmi," ucap Trubus.

Disisi lain terjadi public distrust atau ketidakpercayaan publik pada pemerintah karena menghadapi situasi yang tidak jelas.

"Masyarakat juga emosi karena menghadapi situasi tidak jelas akibat PPKM darurat tidak tersosialisasikan dengan baik," sebutnya.

Sebagai informasi Rabu (14/7/2021) kasus kekerasan yang dilakukan aparat penegak PPKM Darurat terjadi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Kekerasan itu dilakukan oleh seorang petugas Satpol PP kepada pasangan suami istri bernama Nur Halim (26) dan Riana (34) di sebuah warung kopi.

Baca juga: Pimpinan Komisi III Minta Aparat Humanis Amankan PPKM Darurat

Aksi kekerasan yang dilakukan seorang Satpol PP itu terekam di kamera closed-circuit television (CCTV) dan viral di media sosial.

Nur Halim mengaku saat kejadian ia telah menutup warung kopi miliknya, namun ia dan istrinya masih berada disana untuk berjualan di media sosial Facebook:

"Kami ikuti aturan yang ada dan mereka masuk tegur kami bahkan memukul kami," cerita Nur Halim, Kamis (15/7/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com