Mahfud Klaim Pembangunan Papua Kedepankan Pendekatan Kesejahteraan dan Dialog

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinador Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim bahwa pembangunan di Papua dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan dialog.

Hal tersebut disampaikan Mahfud saat berdialog secara virtual bersama Kementerian Luar Negeri yang dihadiri Kedutaan Besar Republik Indonesia di Asia Pasifik, Amerika dan Eropa, serta perwakilan RI di Afrika, Kamis (15/7/2021).

Mahfud mengatakan, dalam melaksanakan pembangunan di Papua, pendekatan kesejahteraan dilakukan terhadap seluruh aspek.

Baca juga: RUU Otsus Papua Disahkan, Wapres Akan Pimpin Badan Khusus di Papua

Sementara, pendekatan dialog dikedepankan dalam menghadapai separatisme yang masih terjadi di Bumi Cendrawasih.

"Terhadap isu Papua, pemerintah melakukan pendekatan penanganan mengedepankan kesejahteraan yang komprehensif semua aspek. Dalam menghadapi separatisme, pemerintah mengedepankan dialog, dan untuk KKB dilakukan penegakan hukum," ujar Mahfud, dikutip dari siaran pers.

Mahfud mengatakan, pihaknya sejauh ini telah berdialog cukup intens dengan para tokoh di Papua.

Dialog itu dilakukan baik dengan tokoh agama, masyarakat, pemerintah daerah hingga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Menurut dia, semuanya mendukung pembangunan Papua dilakukan dengan damai.

"Selain memperkuat pendekatan kesejahteraan dan kedamaian, keamanan masyarakat Papua dari ancaman terorisme juga harus dijamin negara dengan sebaik-baiknya," ujar dia.

Baca juga: Soal Bantuan Oksigen ke India, Mahfud: Waktu Itu Tingkat Kesembuhan Kita Tinggi dan Oksigen Masih Banyak

Sementara itu, Duta Besar (Dubes) Selandia Baru Tantowi Yahya mengingatkan pemerintah tentang Papua agar tidak dijelaskan dengan narasi menggelontorkan uang yang banyak.

"Tapi dengan menyentuh isu utamanya yakni soal keadilan, perlakuan, dan penegakan HAM," kata dia.

Adapun program pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat dilakukan sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Program pembangunan tersebut dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.