Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Bantah Faskes Kolaps Hadapi Pandemi, LaporCovid-19: Ini Kurang Elok

Kompas.com - 05/07/2021, 15:42 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Inisiator platform LaporCovid-19 Irma Hidayana menyangkan pemerintah tidak mengakui rumah sakit atau fasilitas kesehatan (Faskes) di Indonesia kolaps menghadapi pandemi Covid-19.

Sebab, menurut dia, kondisi di lapangan menunjukkan memang banyak rumah sakit yang penuh sehingga tidak lagi bisa menerima pasien.

"Banyak sekali orang yang sudah meninggal. Banyak sekali layanan rumah sakit yang tutup (penuh tak menerima lagi pasien Covid-19) tetapi Kemenkes malah membantah bahwa ini tidak benar. Saya kira ini kurang elok," kata Irma dalam diskusi daring, Senin (5/7/2021).

"Dan sangat sangat mencederai dan sangat menyakiti hati banyak orang, terutama keluarga yang ditinggalkan," ujar dia.

Baca juga: Tarik Rem Darurat Covid-19, Indonesia di Ambang Tragedi Kemanusiaan

Irma mengatakan, pihaknya mendapat banyak permintaan bantuan dari pasien Covid-19 untuk mencari rumah sakit yang masih tersisa tempat tidurnya.

Namun, rata-rata usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena semua rumah sakit yang dihubungi penuh.

"Jika pemerintah terus-menerus membantah dengan menjawab bahwa kami sudah mengkonversi beberapa rumah sakit umum menjadi rumah sakit covid itu bukan sementara di lapangan keluarga berjuang luar biasa untuk mendapatkan bantuan supaya bisa dirawat oleh rumah sakit," ujarnya.

Irma juga meminta pemerintah mengakui bahwa ada ketidak sesuaian data ketersediaan rumah sakit dengan kondisi real-time di lapangan.

Baca juga: Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

"Pasien kami tuntun untuk datang ke rumah sakit tersebut ternyata penuh. Jadi di lapangan itu penuh, tapi di data itu masih ada dan pemerintah menggunakan data ini," ucapnya.

"Data yang hanya sebagai angka statistik bukan data yang merefleksikan situasi di lapangan," kata Irma.

Sebelumnya, dilansir dari Kompas TV, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tirmizi membantah faskes di Indonesia kolaps menghadapi pandemi.

Baca juga: Kemenkes Pastikan Vitamin untuk Pasien Covid-19 Tersedia di Puskesmas

Hal ini disampaikan Nadia setelah LaporCovid-19 menyebut faskes di Indonesia kolaps menghadapi pandemi.

"Kalau kolaps tidak benar ya, bisa dicek ke fasilitas layanan kesehatannya," kata Nadia kepada wartawan, Sabtu (3/7/2021).

Juru Bicara Pemerintah Khusus Vaksinasi Covid-19 ini menilai jumlah pasien yang meninggal dunia karena isolasi mandiri disebabkan keterlambatan penanganan.

"Terlambat, kan yang bisa isoman ada kondisi tertentu. Sebaiknya segera ke IGD saja, jangan menunggu di rumah ya," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com