Anggaran Kesehatan Naik Jadi Rp 193 Triliun, Belanja Perjalanan Dinas hingga Rapat Akan Dialihkan

Kompas.com - 05/07/2021, 15:19 WIB
Pasien menempati tenda darurat di depan instalasi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (24/6/2021). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bekasi, keterisian tempat tidur perawatan dan isolasi mencapai 84 persen per Jumat (18/6/2021). Sebanyak 1.628 tempat tidur terpakai dari jumlah total 1.938 tempat tidur. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasien menempati tenda darurat di depan instalasi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (24/6/2021). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bekasi, keterisian tempat tidur perawatan dan isolasi mencapai 84 persen per Jumat (18/6/2021). Sebanyak 1.628 tempat tidur terpakai dari jumlah total 1.938 tempat tidur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan kembali mengalihkan anggaran atau refocusing untuk membiayai tambahan belanja di sektor kesehatan dan perlindungan sosial.

Hal ini diperlukan karena pemerintah menaikkan anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19, dari Rp 172 triliun menjadi Rp 193,93 triliun.

"Untuk membiayai berbagai tambahan belanja untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, program-program prioritas dan insentif, maka dibutuhkan refocusing yang kedua," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam konferensi pers seusai sidang kabinet paripurna, Senin (5/7/2021).

Baca juga: Tarik Rem Darurat Covid-19, Indonesia di Ambang Tragedi Kemanusiaan

Menurut Sri Mulyani, refocusing anggaran bertujuan untuk membiayai belanja di kementerian/lembaga yang terkait penanganan Covid-19, mulai dari vaksinasi, testing, tracing, biaya perawatan pasien, hingga insentif tenaga kesehatan.

Selain itu, diperlukan pula anggaran tambahan untuk berbagai program bantuan sosial, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Prakerja, diskon listrik, hingga Bantuan Produktif Ultra Mikro (BPUM) yang akan segera digulirkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diperkirakan, anggaran yang akan dialihkan mencapai Rp 32,2 triliun.

Sri Mulyani memastikan, kebijakan refocusing tidak akan mengganggu belanja kementerian/lembaga.

Sebab, kata dia, belanja kementerian/lembaga sudah diamankan, baik yang menyangkut belanja pegawai, belanja operasional, belanja multiyears contract, hingga belanja pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19.

"Yang akan terkena refocusing adalah belanja-belanja seperti belanja honorarium perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa bantuan pembangunan gedung, pengadaan kendaraan, kemudian anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakan yang tidak mungkin akan selesai pada tahun ini," terangnya.

Baca juga: Pak Jokowi, Saatnya Berpihak kepada Wong Cilik…

Sri Mulyani menyebutkan, dalam sidang kabinet paripurna Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginstruksikan agar refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 segera diselesaikan.

Dengan demikian, seluruh warga dapat terbantu dalam menghadapi lonjakan Covid-19 selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

"Ini yang tadi agar dilakukan prioritas kembali dan akan disalurkan untuk belanja penanganan Covid dan pemulihan ekonomi," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: 'Alhamdulillah', Indonesia Memanggil Lagi

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: "Alhamdulillah", Indonesia Memanggil Lagi

Nasional
Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes soal Pengeboran di Natuna Utara

Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes soal Pengeboran di Natuna Utara

Nasional
Jokowi: Saya Titip ke Kapolri, Kapolda yang Tak Bisa Kawal Investasi Diganti

Jokowi: Saya Titip ke Kapolri, Kapolda yang Tak Bisa Kawal Investasi Diganti

Nasional
UPDATE 3 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,08 Persen, Dosis Pertama 67,94 Persen

UPDATE 3 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,08 Persen, Dosis Pertama 67,94 Persen

Nasional
Aturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai Terbit, Polri Segera Proses ke BKN

Aturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai Terbit, Polri Segera Proses ke BKN

Nasional
Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar oleh Eks Ketua DPC Gerindra Blora

Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar oleh Eks Ketua DPC Gerindra Blora

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.