Soal PPKM Darurat, Anggota Komisi IX DPR: Jangan Sampai Jadi Kebijakan Mandul

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah melakukan sinkronisasi dan koordinasi antara pusat dan daerah terkait penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3 sampai 20 Juli 2021.

Menurut Netty, hal tersebut perlu dilakukan agar PPKM Darurat tidak menjadi kebijakan yang mandul dan tidak efektif.

"Pemerintah harus melakukan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dengan pemda agar tidak terjadi kebingungan dan penolakan. Bukankah ujung tombak pelaksanaan PPKM Darurat ada di pemda?" kata Netty dalam keterangannya, Kamis (1/7/2021).

"Jangan sampai kebijakan jadi mandul dan tidak efektif karena kurangnya koordinasi pusat dan daerah," ujar dia.

Baca juga: PPKM Darurat, Hanya Pasien Covid-19 Bergejala Sedang, Berat, dan Kritis yang Dirawat di RS

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pemerintah menjelaskan bagaimana penerapan PPKM Darurat di lapangan.

Ia mendorong pemerintah menjelaskan apa perbedaan antara PPKM Darurat dan kebijakan sebelumnya yaitu PPKM Mikro maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Indikatornya harus di-break down. Jangan hanya ganti istilah yang membuat lelah publik," ujarnya.

Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS ini menilai, kebijakan PPKM Darurat justru merupakan langkah yang terlambat.

"Seharusnya kebijakan tarik rem darurat sudah dilakukan sejak awal, sebagai bentuk keseriusan pemerintah melakukan pengetatan mobilitas. Ini kan jadi seperti terlambat menyadari bahaya," ucapnya.

Baca juga: Kritik PPKM Darurat, Epidemiolog: Esensinya Enggak Berbeda Signifikan, Potensi Perburukan Masih Akan Terjadi

Lebih lanjut, Netty mengatakan bahwa sudah sejak lama para epidemiolog dan asosiasi tenaga kesehatan sudah mengingatkan akan terjadinya ledakan kasus.

Bahkan, para epidemiolog dan asosiasi tenaga kesehatan juga disebutnya telah mengingatkan perihal varian baru virus corona yang bisa menyebar di Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan pula manajemen bencana yang terukur dan terevaluasi dari hulu sampai hilir.

Hal itu bisa dilakukan mulai dari implementasi protokol kesehatan di masyarakat, diagnostik percepatan testing dan tracing harus maksimal, capaian target vaksinasi tanpa melihat domisili, hingga upaya terapeutic bagi korban dan survivor.

Baca juga: Kegiatan Konstruksi Boleh Beroperasi 100 Persen Selama PPKM Darurat Jawa-Bali

Netty berharap, ditunjuknya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pengendali kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali dapat memperbaiki keadaan pandemi.

"Akan tetapi, kita harus pastikan bahwa kebijakan penanganan pandemi harus kembali berorientasi kepada kesehatan dan keselamatan masyarakat, yang akhirnya akan kembali memulihkan perekonomian," ujar dia.