Percepat Penurunan Stunting, Wapres Minta BKKBN Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia.

Sebab, kata Ma'ruf, untuk mencapai target stunting yang diharapkan, yaitu 14 persen pada 2024 perlu ada sinergi antar lembaga.

"Saya meminta agar BKKBN berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait karena percepatan penurunan stunting tidak mungkin dilakukan satu lembaga saja. Bahkan lembaga non pemerintah, seperti dunia usaha, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat," kata Ma'ruf di acara Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-28 secara daring, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: Menteri PPPA Sebut Posyandu Tonggak Pencegahan Stunting

Menurut dia, koordinasi antar kementerian/lembaga menjadi penting karena penanganan stunting memerlukan kerja sama berbagai pihak.

Terutama kementerian/lembaga yang memiliki program yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Misalnya, kata dia, penyediaan air bersih dan sanitasi yang merupakan tupoksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik di suatu wilayah akan sangat membantu penurunan prevalensi stunting," ujar Ma'ruf.

Adapun kepada pemerintah daerah, Ma'ruf meminta agar koordinasi antar sektor diperkuat dan berbagai sumber anggaran yang ada dioptimalkan.

Terutama agar mereka dapat memastikan layanan yang diperlukan tersedia dan diterima keluarga.

Sementara kepada para penyedia layanan di lapangan, Ma'ruf meminta agar mereka dapat memastikan layanan yang disediakan diterima kelompok sasaran dengan kualitas yang baik.

"Jangan sampai intervensi yang dilakukan menjadi salah sasaran, karena jika itu terjadi, berapapun alokasi anggaran yang diberikan, target yang telah ditetapkan tidak akan tercapai," ujar Ma'ruf.

Adapun dalam peringatan Hari Keluarga Nasional 2021 yang mengangkat tema “Keluarga Keren Cegah Stunting” dinilainya sangat tepat.

Pasalnya saat ini, 1 dari 4 anak balita di Indonesia mengalami stunting akibat kurang gizi yang cukup lama dan infeksi berulang.

Data hasil Survei Status Gizi Indonesia yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada 2019, prevalensi stunting pada balita tercatat 27,76 persen.

Baca juga: Dana Alokasi Khusus 2020 Belum Dimanfaatkan Daerah untuk Penanganan Stunting

Oleh karena itu, sejak 2018, pemerintah telah melakukan berbagai upaya menurunkan prevalensi stunting ini.

Salah satunya menajamkan berbagai intervensi gizi pada sektor kesehatan untuk menyasar pada ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan.

"Semua intervensi tersebut tidak akan efektif jika keluarga tidak mengambil peran aktif memperhatikan kualitas hidupnya. Keluarga memiliki peran signifikan dalam pencegahan maupun penanggulangan stunting karena masalah gizi, sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup keluarga," ucap dia.