Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Terapkan Karantina Wilayah Pulau Jawa

Kompas.com - 29/06/2021, 12:30 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mendorong pemerintah berani menetapkan karantina wilayah atau lockdown Pulau Jawa di tengah lonjakan kasus Covid-19.

Deputi Riset dan Survei Balitbang DPP Partai Demokrat Jibriel Avessina menuturkan, biaya karantina wilayah lebih murah ketimbang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

"Berdasarkan kajian kami, karantina wilayah se-Jawa dalam jangka waktu satu bulan membutuhkan dana Rp 48 triliun. Ini realistis dan feasible, tinggal kita berani punya political will atau tidak, mengingat angka kasus baru Covid-19 kian tinggi setiap harinya. Perlu terobosan kebijakan," kata Jibriel dalam keterangannya, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: Faisal Basri: Omong Kosong kalau Pemerintah Tak Punya Uang untuk Lockdown

Menurut Jibriel, anggaran sebesar Rp 48 triliun itu merupakan dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar 80 persen penduduk atau 121 juta jiwa sebesar Rp 400.000 per orang.

Untuk itu, ia menekankan agar pemerintah dapat mengambil keputusan dengan melakukan lockdown se-Jawa daripada melanjutkan PPKM Mikro.

Sebab, Jibriel menilai, kebijakan PPKM mikro justru berpotensi memperpanjang masa krisis.

"Sehingga fasilitas kesehatan terancam kolaps dan perekonomian tidak kunjung bangkit," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Vera Febhyanty menilai, tim ekonomi pemerintah telah kehilangan inovasi, di mana langkah-langkahnya hanya bagus di atas kertas, tetapi tak sesuai harapan.

“Kami melihat tim ekonomi pemerintah telah kehilangan inovasi. Semua langkah yang disampaikan dalam rangka pemulihan ekonomi dampak Covid-19 hanya bagus di paper (kertas). Implementasinya, tidak sesuai harapan,” ucap Vera.

Baca juga: Atasi Pandemi, Faisal Basri Nilai Pemerintah Utamakan Ekonomi ketimbang Kesehatan

Vera mengingatkan pemerintah untuk merealokasi anggaran untuk sektor kesehatan mengingat kondisi pandemi yang terus mengalami peningkatan.

Ia meminta pemerintah lebih mengutamakan realokasi anggaran di kesehatan daripada pembangunan infrastruktur.

"Kita di Komisi XI DPR-RI selalu mengingatkan kepada Menteri Keuangan dan anggota KSSK agar fokus kepada (penyelamatan) manusia. Realokasi anggaran untuk kesehatan lebih utama, ketimbang pembangunan infrastruktur yang masih bisa ditunda. Anggaran yang ada mampu untuk menyelesaikan problem kesehatan akibat Covid-19 ini,” ucap dia.

Diketahui, jumlah penambahan kasus baru Covid-19 di Indonesia masih berada di angka yang melewati 20.000 pasien dalam sehari.

Dengan jumlah 20.694 kasus baru Covid-19 selama periode 27-28 Juni 2021, ini memperlihatkan kondisi pandemi Tanah Air belum membaik.

Indonesia bahkan menempati urutan kedua di dunia terkait penambahan jumlah pasien Covid-19 dalam sehari.

Baca juga: Jaga Kewarasan di Tengah Pandemi, Saatnya Pemerintah Tarik Rem Darurat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com