Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Terapkan Karantina Wilayah Pulau Jawa

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mendorong pemerintah berani menetapkan karantina wilayah atau lockdown Pulau Jawa di tengah lonjakan kasus Covid-19.

Deputi Riset dan Survei Balitbang DPP Partai Demokrat Jibriel Avessina menuturkan, biaya karantina wilayah lebih murah ketimbang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

"Berdasarkan kajian kami, karantina wilayah se-Jawa dalam jangka waktu satu bulan membutuhkan dana Rp 48 triliun. Ini realistis dan feasible, tinggal kita berani punya political will atau tidak, mengingat angka kasus baru Covid-19 kian tinggi setiap harinya. Perlu terobosan kebijakan," kata Jibriel dalam keterangannya, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: Faisal Basri: Omong Kosong kalau Pemerintah Tak Punya Uang untuk Lockdown

Menurut Jibriel, anggaran sebesar Rp 48 triliun itu merupakan dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar 80 persen penduduk atau 121 juta jiwa sebesar Rp 400.000 per orang.

Untuk itu, ia menekankan agar pemerintah dapat mengambil keputusan dengan melakukan lockdown se-Jawa daripada melanjutkan PPKM Mikro.

Sebab, Jibriel menilai, kebijakan PPKM mikro justru berpotensi memperpanjang masa krisis.

"Sehingga fasilitas kesehatan terancam kolaps dan perekonomian tidak kunjung bangkit," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Vera Febhyanty menilai, tim ekonomi pemerintah telah kehilangan inovasi, di mana langkah-langkahnya hanya bagus di atas kertas, tetapi tak sesuai harapan.

“Kami melihat tim ekonomi pemerintah telah kehilangan inovasi. Semua langkah yang disampaikan dalam rangka pemulihan ekonomi dampak Covid-19 hanya bagus di paper (kertas). Implementasinya, tidak sesuai harapan,” ucap Vera.

Baca juga: Atasi Pandemi, Faisal Basri Nilai Pemerintah Utamakan Ekonomi ketimbang Kesehatan

Vera mengingatkan pemerintah untuk merealokasi anggaran untuk sektor kesehatan mengingat kondisi pandemi yang terus mengalami peningkatan.

Ia meminta pemerintah lebih mengutamakan realokasi anggaran di kesehatan daripada pembangunan infrastruktur.

"Kita di Komisi XI DPR-RI selalu mengingatkan kepada Menteri Keuangan dan anggota KSSK agar fokus kepada (penyelamatan) manusia. Realokasi anggaran untuk kesehatan lebih utama, ketimbang pembangunan infrastruktur yang masih bisa ditunda. Anggaran yang ada mampu untuk menyelesaikan problem kesehatan akibat Covid-19 ini,” ucap dia.

Diketahui, jumlah penambahan kasus baru Covid-19 di Indonesia masih berada di angka yang melewati 20.000 pasien dalam sehari.

Dengan jumlah 20.694 kasus baru Covid-19 selama periode 27-28 Juni 2021, ini memperlihatkan kondisi pandemi Tanah Air belum membaik.

Indonesia bahkan menempati urutan kedua di dunia terkait penambahan jumlah pasien Covid-19 dalam sehari.

Baca juga: Jaga Kewarasan di Tengah Pandemi, Saatnya Pemerintah Tarik Rem Darurat