Salin Artikel

Percepat Penurunan Stunting, Wapres Minta BKKBN Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga

Sebab, kata Ma'ruf, untuk mencapai target stunting yang diharapkan, yaitu 14 persen pada 2024 perlu ada sinergi antar lembaga.

"Saya meminta agar BKKBN berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait karena percepatan penurunan stunting tidak mungkin dilakukan satu lembaga saja. Bahkan lembaga non pemerintah, seperti dunia usaha, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat," kata Ma'ruf di acara Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-28 secara daring, Selasa (29/6/2021).

Menurut dia, koordinasi antar kementerian/lembaga menjadi penting karena penanganan stunting memerlukan kerja sama berbagai pihak.

Terutama kementerian/lembaga yang memiliki program yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Misalnya, kata dia, penyediaan air bersih dan sanitasi yang merupakan tupoksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik di suatu wilayah akan sangat membantu penurunan prevalensi stunting," ujar Ma'ruf.

Adapun kepada pemerintah daerah, Ma'ruf meminta agar koordinasi antar sektor diperkuat dan berbagai sumber anggaran yang ada dioptimalkan.

Terutama agar mereka dapat memastikan layanan yang diperlukan tersedia dan diterima keluarga.

Sementara kepada para penyedia layanan di lapangan, Ma'ruf meminta agar mereka dapat memastikan layanan yang disediakan diterima kelompok sasaran dengan kualitas yang baik.

"Jangan sampai intervensi yang dilakukan menjadi salah sasaran, karena jika itu terjadi, berapapun alokasi anggaran yang diberikan, target yang telah ditetapkan tidak akan tercapai," ujar Ma'ruf.

Adapun dalam peringatan Hari Keluarga Nasional 2021 yang mengangkat tema “Keluarga Keren Cegah Stunting” dinilainya sangat tepat.

Pasalnya saat ini, 1 dari 4 anak balita di Indonesia mengalami stunting akibat kurang gizi yang cukup lama dan infeksi berulang.

Data hasil Survei Status Gizi Indonesia yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada 2019, prevalensi stunting pada balita tercatat 27,76 persen.

Oleh karena itu, sejak 2018, pemerintah telah melakukan berbagai upaya menurunkan prevalensi stunting ini.

Salah satunya menajamkan berbagai intervensi gizi pada sektor kesehatan untuk menyasar pada ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan.

"Semua intervensi tersebut tidak akan efektif jika keluarga tidak mengambil peran aktif memperhatikan kualitas hidupnya. Keluarga memiliki peran signifikan dalam pencegahan maupun penanggulangan stunting karena masalah gizi, sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup keluarga," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/29/12514181/percepat-penurunan-stunting-wapres-minta-bkkbn-koordinasi-dengan-kementerian

Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke