JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, dalam perang terhadap narkoba diperlukan ada kerja sama hingga tingkat internasional.
Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2021 yang digelar secara daring, Senin (28/6/2021).
"Perang melawan narkoba memerlukan sinergitas dan kerja sama di tingkat nasional, regional maupun internasional terutama dalam kegiatan penyelidikan, pertukaran informasi, dan operasi bersama," kata dia.
Apalagi, ujar Ma'ruf, berdasarkan data dan fakta yang terjadi, sebagian besar narkoba berasal dari luar negeri.
Baca juga: Kaka dan Bimbim Buka-bukaan soal Slank, Lepas dari Narkoba hingga Cara Jaga Eksistensi
Antara lain sindikat narkoba kawasan segitiga emas dan kawasan bulan sabit emas.
"Diselundupkan dan dikendalikan oleh sindikat internasional bekerja sama dengan sindikat dalam negeri," kata dia.
Oleh karena itu, menurut Ma'ruf perlu ada tindakan tegas, keras, dan terukur melalui upaya penegakan hukum.
Baik terhadap kasus narkotika maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Penyitaan aset untuk memiskinkan para pelaku dan sindikat narkoba juga menjadi salah satu cara agar produksi dan peredaran narkoba tidak dapat beroperasi lagi," kata dia.
Disamping itu, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024(RAN P4GN) merupakan komitmen pemerintah melindungi bangsa Indonesia.
Menurut dia, RAN P4GN juga dapat berjalan optimal dengan kerja inklusif dan kolaborasi dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat Indonesia.
Baca juga: Indonesia Masih Hadapi Berbagai Masalah Penanggulangan Narkoba
"Kita perlu membangun dan melakukan investasi sumber daya manusia (SDM) unggul dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam RAN P4GN," kata dia.
Tujuannya adalah agar masyarakat terhindar dari penyalahgunaan narkotika sehingga masyarakat sehat, cerdas, produktif, berdaya saing, berwawasan kebangsaan dan berakhlak mulia pun dapat terwujud.
Apalagi, kata dia, pemerintah memiliki prioritas pembangunan nasional berupa program pembangunan yang dimulai dari desa.
Hal tersebut karena masyarakat desa merupakan salah satu ujung tombak upaya pemulihan ekonomi nasional untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
"Masyarakat desa memiliki potensi dan kekuatan besar dalam melawan narkoba. Dibutuhkan desa dengan lingkungan kondusif, aman, serta layak bagi masyarakat untuk beraktivitas dan berkreasi, serta memenuhi kebutuhan keluarga untuk membesarkan anak-anaknya," ucap dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.