Jubir: Wapres Minta Pembangunan di Papua Jangan Dihambat dengan Persoalan Politik dan Keamanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin ingin supaya rencana pembangunan kesejahteraan di Papua tidak dihubungkan dengan soal situasi keamanan di sana.

Hal tersebut disampaikan Wapres menyusul program pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat sebagaimana Instruki Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Wapres berkomitmen, jangan sampai urusan keamanan dihubung-hubungkan dengan pembangunan kesejahteraan Papua," ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi usai pertemuan Wapres dengan Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, Senin (21/6/2021).

"Urusan penanganan keamanan politik di Papua satu soal, dan urusan pembangunan kesejahteraan usulan lain. Jangan terhambat oleh persoalan-persoalan politik dan keamanan di Papua. Itu prinsipnya," lanjut dia.

Baca juga: Wapres Terima Laporan soal Keamanan Papua dari Menko Polhukam

Dalam waktu dekat, terkait rencana pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut, kata dia, akan segera dilaporkan dalam rapat terbatas (ratas) dengan Presiden.

Apabila telah dilaporkan, kata Masduki, maka Wapres pun akan segera berkunjung ke Papua untuk bersilaturahmi dengan masyarakat di sana.

"Kemudian segera bisa membangun dan menyejahterakan masyarakat Papua dan Papua Barat," kata dia.

Sebelumnya, Wapres juga telah memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam pembahasan rencana pembangunan kesejahteraan di Papua tersebut.

Baca juga: Bertemu Mahfud MD, Majelis Rakyat Papua Bahas Pendekatan Kesejahteraan

Kemudian memanggil Menteri Keuangan terkait pendanaan untuk pembangunan di sana.

"Hari ini Wapres memanggil Menteri Bapppenas untuk melakukan koordinasi terkait dengan masalah pembangunan kesejahteraan Papua," kata dia.

Sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, Wapres Ma'ruf sendiri bertanggung jawab mengoordinasikan agar ada langkah-langkah percepatan melakukan hal itu.

Apalagi sejak ditunjuk menjadi ketua selama 6 bulan ini, kinerja Wapres terkait hal tersebut terkendala akibat adanya pandemi Covid-19.