Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Persatuan RS Indonesia Minta Pemerintah Kembali Terapkan PSBB

Kompas.com - 21/06/2021, 13:13 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) meminta pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat.

Sekretaris Jenderal Persi Lia G Partakusuma mengatakan, PSBB perlu dilakukan terutama di wilayah yang berstatus zona merah dan oranye.

"Kami harap pemerintah menerapkan PSBB terutama daerah merah dan oranye," kata Lia di acara Kesiapan RS pada Lonjakan Covid-19 Gelombang Kedua di Indonesia secara daring, Minggu (20/6/2021).

Baca juga: Satgas Covid-19: PPKM Mikro dan Lockdown Sama Saja, Jangan Dibentur-benturkan

Lia mengatakan, usulan tersebut diajukan mengingat data-data yang ada menunjukkan bahwa terkadang masyarakat sulit diatur untuk pembatasan berskala kecil.

Meskipun demikian, kata dia, pembatasan berskala kecil seperti yang tengah diterapkan saat ini baik, tetapi membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang tegas.

"Data-data menunjukkan adakalanya masyarakat susah diatur untuk (pembatasan) skala kecil. Skala kecil baik, tapi butuh SDM yang tegas," ujar Lia.

Saat ini, pemerintah melakukan pembatasan berskala kecil melalui kebijakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

Baca juga: PERSI: Rumah Sakit di Indonesia Kewalahan Terima Pasien Covid-19

Pembatasan tersebut dilakukan secara mikro di tingkat kecil seperti RT/RW.

Kebijakan tersebut sudah beberapa kali diperpanjang dan diperluas hingga ke 34 provinsi.

Meski sempat membuat kasus Covid-19 menurun, namun kebijakan tersebut belum berhasil secara penuh karena saat ini kasus Covid-19 kembali meningkat.

Meningkatnya kasus Covid-19 saat ini membuat rumah sakit kewalahan menerima lonjakan pasien.

Baca juga: Lonjakan Kasus Covid-19, Ketua DPR: Berlakukan PSBB, Ketatkan PPKM Mikro

Oleh karena itu, Persi pun merekomendasikan adanya upaya integrasi untuk mengurangi penumpukan pasien ke rumah sakit dan memperbanyak tempat isolasi mandiri.

"Kemudian mengoptimalkan puskesmas atau fasilitas layanan kesehatan primer untuk merawat pasien gejala ringan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com