Soal Presiden 3 Periode, Wakil Ketua DPR: Tak Urgen, yang Mendesak Tekan Kasus Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menolak berkomentar panjang lebar mengenai ide mengubah masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode.

Menurut Dasco, isu tersebut justru dapat menciptakan kegaduhan sementara saat ini seluruh pihak semestinya fokus menekan laju penularan Covid-19 yang melonjak dalam beberapa waktu terakhir.

"Kalau menurut saya, yang mendesak itu adalah menekan laju Covid-19, justru hal-hal yang tidak perlu bisa membuat kegaduhan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/6/2021), dikutip dari keterangan video.

Baca juga: Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan

Politikus Partai Gerindra itu pun menegaskan, saat ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan isu-isu terkait pemilihan presiden maupun amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

"Menurut saya belum urgensinya juga ngomong soal pilpres, soal amendeman dan lain-lain sementara laju covid lagi tinggi, itu pesan saya," kata Dasco.

Mengenai penanganan Covid-19, Dasco mendorong pemerintah mempertimbangkan usulan dari sejumlah pihak untuk menerapkan kebijakan lockdown di tingkat regional.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan serta tidak perlu keluar rumah apabila tidak ada keperluan.

"Saya pikir ada pendapat masyarakat, pendapat pakar, itu salah satu gagasan yang mungkin perlu dikaji oleh pemerintah untuk menjadi salah satu opsi dalam menekan laju Covid-19," ujar dia.

Seperti diketahui, isu perubahan masa jabatan 3 periode kembali muncul setelah adanya komunitas relawan bernama Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) 2024 yang menginginkan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto berpasangan dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Wacana Pengusungan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dinilai Inkonstitusional

Sekretaris Jenderal Jok-Pro 2024 Timothy Ivan Triyono mengatakan, komunitas ini terbentuk untuk mencegah polarisasi ekstrem di Indonesia pasca-pilpres sebelumnya.

Menurut Ivan, untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali di Pilpres selanjutnya, maka komunitas menginginkan Jokowi Prabowo maju berpasangan dalam Pilpres 2024.

"Dan memang sepertinya Jok-Pro itu sangat efisien untuk mencegah polarisasi ekstrim di Indonesia. Alasan utamanya adalah kami lelah dengan adanya Cebong dan Kampret. Kami lelah dengan adanya pembelahan di masyarakat," kata Ivan kepada Kompas.com, Jumat (18/6/2021).