Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PGRI Ungkap Guru Honorer Lebih Banyak dari Guru ASN

Kompas.com - 16/06/2021, 12:16 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dudung Abdul Qadir mengatakan Indonesia masih kekurangan guru atau tenaga pendidik.

Berdasarkan catatan terbaru PGRI, hingga saat ini tercatat ada 3.357.935 guru di seluruh Indonesia.

“Hari ini harus kita akui bersama, kita kekurangan guru. Berdasarkan data yang kami sampaikan bahwa jumlah guru, 3.357.935 guru,” kata Dudung dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi X DPR RI, di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Baca juga: Komisi X DPR RI Usul Guru Honorer Mengabdi 10 Tahun Diangkat PNS

Dari jumlah guru tersebut, Dudung menyebut masih ada 1.750.455 guru berstatus honorer.

Sementara, guru yang sudah berstatus apparatus sipil negara (ASN) hanya berjumlah 1.607.480 orang.

Ia pun berharap, semua pihak turut memperjuangkan kesejahteraan guru honorer.

“Artinya hari ini kami PGRI ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru honor yang telah berkontribusi kepada bangsa dan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar dia.

Dudung juga meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tidak membuat kebijakan yang terlalu rumit untuk para guru honorer diangkat menjadi ASN.

Ia meminta, pemerintah segera menyelesaikan dan memenuhi kebutuhan guru di Tanah Air.

Baca juga: Soal Teror Debt Collector Pinjaman Online ke Guru Honorer di Semarang, Ini Langkah Polisi

“Ini yang menjadi dasar pijakan kita Kemendikbud Ristek dan Kemenpan RB untuk tidak terlalu banyak alasan regulasi dan kebijakan,” kata Dudung.

“Hari ini kita darurat kekurangan guru dan mari kita bersama-sama untuk fokus bagaimana menyelesaikan tata kelola guru yang sangat-sangat darurat untuk segera memenuhi kebutuhan di Indonesia ini,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com