Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tenaga Ahli Kemenkominfo: Sulit Sekali untuk Mencegah Penyebaran Hoaks

Kompas.com - 28/05/2021, 10:41 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Bidang Literasi Digital dan Tata Kelola Internet Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Donny Budi Utoyo mengakui sulitnya mencegah penyebaran hoaks.

Menurut Donny, selama masa pandemi Covid-19 ini banyak kabar bohong yang menyebar di masyarakat.

"Sulit sekali untuk mencegah agar hoaks tidak menyebar cepat. Kecenderungan kita semua adalah memilih jawaban yang sederhana walaupun salah, daripada benar tetapi kompleks," ujar Donny, dalam webinar bertajuk Peran Perguruan Tinggi dalam Komunikasi Publik Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang digelar Pusat Pengurangan Risiko Bencana Universitas Indonesia (Disaster Risk Reduction Center-DRRC), dikutip dari siaran pers UI, Jumat (28/5/2021).

Baca juga: Kemenkominfo Temukan 105 Isu Hoaks Terkait Vaksin Covid-19

 

"Hoaks itu sederhana, tetapi salah. Klarifikasi kebenaran itu benar, tetapi kompleks,” ucapnya.

Kompleksitas itulah yang menjadi tantangan komunikasi publik pemerintah dalam menangani hoaks.

Oleh karena itu, Donny mengatakan, sudah saatnya masyarakat menerapkan istilah fiqih informasi.

"Yaitu melakukan filter terhadap informasi yang kita terima dengan cara tidak menyebarkan, melaporkan, dan hanya mengikuti media sosial atau laman yang reputasinya baik," kata dia.

Baca juga: Selama Setahun, Kemenkominfo Catat 1.488 Hoaks Terkait Covid-19 dan Vaksinasi

Dalam kesempatan yang sama, Kepala DRCC UI Fatma Lestari mengatakan, pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi krisis kesehatan, tetap juga berpotensi menjadi krisis informasi, sosial, ekonomi, dan politik.

Meluasnya hoaks merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi selain ketidakpastian ekonomi yang menyebabkan frustrasi dan berdampak pada kesehatan mental, serta disintegrasi sosial-ekonomi.

Selain itu,vinformasi yang disebarkan juga harus berbasis data, berkolaborasi dengan komunitas, dan memanfaatkan kebiasaan lokal yang sudah ada.

"Perlu konsep strategi komunikasi publik yang baik dalam mencegah tersebarnya hoaks. Salah satunya dengan melibatkan masyarakat secara luas dan bersifat satu komando," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com