Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkominfo Temukan 105 Isu Hoaks Terkait Vaksin Covid-19

Kompas.com - 10/02/2021, 19:54 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi mengatakan, pihaknya menemukan 105 isu hoaks terkait vaksin Covid-19 hingga 10 Februari 2021.

Dedy mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pengelola platform media sosial untuk melakukan take down terhadap isu hoaks tersebut.

"Terdapat 417 postingan hoaks vaksin Covid-19 yang telah dilakukan take-down. Penyebaran paling banyak ada di Facebook dengan 314 postingan. Sisanya ada di Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok," kata Dedy dalam keterangan tertulis, Rabu (10/2/2021).

Baca juga: HPN 2021, Kapolri Minta Bantuan Pers Tangkal Hoaks dan Ujaran Kebencian

Dedy mengatakan, salah satu isu hoaks terbaru adalah pesan berantai yang mengatasnamakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang berisi pendaftaran vaksin Covid-19 dari WHO dengan menyertakan tautan pendaftaran.

"Faktanya, vaksinasi di Indonesia hanya dilakukan oleh pemerintah dan itu gratis,” ujar dia. 

Dedy mengatakan, WHO mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap kejahatan siber yang memanfaatkan situasi pandemi serta mencari informasi di laman resmi who.int

Selain itu, ia meminta masyarakat turut berperan aktif dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang berasal dari media sosial dan pesan singkat WhatsApp.

"Saring terlebih dahulu informasi tersebut, kalau baik dibagikan, namun apabila berita bohong, maka tolak dan langsung laporkan ke aduankonten.id," ucap dia. 

Baca juga: Pemkot Bekasi Terima 14.060 Tambahan Vaksin untuk Tenaga Kesehatan

Dedy juga menyampaikan, masyarakat bisa dengan mudah membuktikan isu terkait vaksin Covid-19 hoaks atau tidak melalui http://sd.id/infovaksin dengan memasukkan kata atau kalimat yang ingin dicari.

Dengan begitu, masyarakat dapat membaca penjelasan tentang informasi vaksin Covid-19.

"Untuk tidak mudah termakan hoaks Covid-19, masyarakat diimbau agar mengakses informasi dari sumber yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan," ucap dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com