Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Ungkap 171 Kecamatan Belum Punya Puskesmas, Terbanyak di Papua

Kompas.com - 25/05/2021, 17:52 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir mengungkapkan, terdapat 171 kecamatan di 8 provinsi yang belum memiliki pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Kadir mengatakan, dari 171 kecamatan tersebut, 160 di antaranya berada di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Sampai sekarang ini masih ada 171 kecamatan di 8 provinsi yang belum memiliki puskesmas, dan yang terbanyak tidak memiliki puskesmas itu adalah berada di Papua dan Papua Barat, yaitu 116 dan 44," kata Kadir dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Kemenkes: Varian Baru Virus Corona B.1.617 Miliki 3 Tipe

Kadir mengakui, pemerataan sebaran fasilitas layanan kesehatan memang masih menjadi masalah di Indonesia.

Sebab, sesungguhnya jumlah puskesmas di Indonesia meningkat dari 9.731 puskesmas pada 2014 menjadi 10.205 puskesmas pada 2020.

"Sampai saat ini yang menjadi tantangan kita adalah masalah pemerataan sebaran puskesmas di mana masih ada kecamatan yang tidak memiliki puskesmas," kata dia.

Ia juga mengungkapkan ada 7 kabupaten/kota di Indonesia yang hingga saat ini belum memiliki rumah sakit.

"Yaitu ada di Sumatera Utara yaitu Kota Nias barat, kemudian ada di Papua dan Papua Barat, dan tentunya juga ada di daerah-daerah yang lain," kata Kadir.

Baca juga: Menkes: Pandemi Sangat Berdampak pada Penurunan Layanan di Puskesmas

Padahal, seperti puskesmas, jumlah rumah sakit di Indonesia juga bertambah banyak dari 2.406 rumah sakit pada 2014 menjadi 3.086 rumah sakit pada April 2021.

Oleh karena itu, Kadir mengatakan, pembangunan rumah sakit dan puskesmas akan menjadi prioritas bagi Kementerian Kesehatan.

"Rencana, untuk tahun 2022, tahun depan kita akan membangun 48 puskesmas di 48 kecamatan yang tidak memiliki puskesmas," ujar Kadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com