Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Ganjar, Pengamat: PDI-P Ingin Semua Kader Potensial Punya Start yang Sama, Jangan Lari Duluan

Kompas.com - 24/05/2021, 16:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, tidak diundangnya Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI-P Ganjar Pranowo dalam rapat koordinasi terkait pencapresan partai mengindikasikan bahwa PDI-P ingin menyampaikan pesan agar kader tidak curi start untuk Pemilihan Presiden 2024.

Menurut dia, PDI-P ingin menyampaikan pesan bahwa semua kader potensial memiliki kesempatan dan berada pada garis start yang sama.

"Poin pentingnya adalah, tampaknya PDI Perjuangan ingin melakukan koordinasi dengan semua kader, sehingga para kader-kader potensial yang akan maju di 2024, punya kesempatan yang sama dan berada di garis start yang sama. Jangan lari duluan," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/5/2021).

"Jadi artinya, Mbak Puan, Mas Ganjar, Bu Risma, ataupun Mas Gibran, itu kalaupun mau maju, startnya harus sama," kata dia.

Baca juga: Antara Ganjar dan Puan serta Hawa Pilpres 2024 yang Hadir Lebih Awal di PDI-P…

Selain itu, menurut dia, PDI-P ingin mengingatkan Ganjar bahwa ia masih memiliki tanggung jawab penting yakni sebagai petugas partai dan Gubernur Jawa Tengah.

Hendri juga menilai, PDI-P ingin melakukan konsolidasi secara menyeluruh untuk pencalonan presiden maupun wakil presiden dari internal partai.

PDI-P ingin belajar dari pengalaman pencalonan Presiden Joko Widodo pada 2014.

Pada saat itu, pencalonan Jokowi dari PDI-P memang didorong dari akar rumput.

Selain itu, pada 2014, PDI-P dihadapkan dilema, apakah mengusung Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri atau Jokowi.

"Karena kan mereka dari awal sudah mendorong Bu Megawati, tetapi kemudian memutuskan untuk mendorong Pak Jokowi. Akibatnya adalah konsolidasi dan strategi pemenangannya tidak all out, terutama tidak mempersiapkan wakil presiden," ucap dia.

Baca juga: Karier Politik Ganjar Pranowo di PDI-P Dinilai Berada di Ujung Tanduk Imbas 2024

Oleh karena itu, menurut Hendri, untuk pencalonan presiden 2024, PDI-P tetap akan melihat semua kader potensial tersebut, termasuk Ganjar Pranowo hingga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming.

Ia menilai, penentuan calon itu juga didasarkan oleh keputusan dari Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang bahkan dinilainya masih berpotensi menjadi calon presiden. 

"Di hasil survei Kedai Kopi, nama bu Megawati itu masih muncul. Jadi artinya ini akan terus dilihat. Nanti kan ada 2022, 2023, sudah mulai mendekat, sudah mulai panas, ini pasti akan dikelola lagi," ujar dia. 

Hendri berpendapat, Megawati masih memiliki kesempatan akan mencalonkan diri sebagai capres dan mendapatkan dukungan lantaran perannya sebagai perekat partai.

Jika ingin solid, menurut dia, PDI-P sebaiknya mendukung Megawati untuk mencalonkan diri kembali.

"Bu Megawati kelebihannya, dia itu glue-nya atau lemnya PDI Perjuangan. Harusnya PDI Perjuangan semua solid mendukung dia, kalau mau solid, begitu ya," kata Hendri.

Baca juga: Tak Diundang PDI-P, Ganjar Pranowo Dinilai Diuntungkan karena Dapat Simpati

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuyanto menyebutkan bahwa Ganjar tak diundang ke acara yang dihadiri Puan Maharani karena terkait pencapresan 2024.

Bambang mengatakan, Ganjar tidak dundang karena dinilai berseberangan terkait langkah pencapresan 2024.

Ia menilai, Ganjar terlalu berambisi untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2024.

Bambang menyebut, sedari awal DPD PDI-P sudah mengingatkan bahwa sikap Ganjar yang terlalu berambisi untuk maju sebagai capres itu tidak baik.

Ketua Umum PDI-P Megawati, kata dia, juga belum menyampaikan instruksi terkait pencapresan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com