Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antara Ganjar dan Puan serta Hawa Pilpres 2024 yang Hadir Lebih Awal di PDI-P…

Kompas.com - 24/05/2021, 16:03 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Hawa Pilpres 2024 sudah hadir lebih dulu di internal PDI-P meski pesta demokrasi itu masih berselang tiga tahun lamanya dari sekarang.
Suhu politik di internal PDI-P tiba-tiba memanas.

Mulanya, putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, yakni Puan Maharani, tak memnginginkan kehadiran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga kader partai berlambang banteng tersebut dalam sebuah acara di Semarang, Jawa Tengah.

Padahal acara yang dihadiri oleh Puan merupakan acara koordinasi untuk para kader dan kepala daerah dari PDI-P di Jawa Tengah.

Baca juga: Karier Politik Ganjar Pranowo di PDI-P Dinilai Berada di Ujung Tanduk Imbas 2024

Gejolak antara Puan dan Ganjar disinyalir terjadi karena moncernya elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu dianggap menghalangi rencana Puan selaku putri mahkota dalam memperoleh tiket pencapresan dari PDI-P.

Sebagaimana diketahui, sebagai putri Megawati dan kerap menduduki jabatan strategis di partai dan pemerintahan, Puan dipandang memiliki peluang yang besar untuk diusung sebagai calon presiden atau wakil presiden oleh PDI-P di Pilpres 2024.

Selain itu, masifnya aktivitas Ganjar di media sosial hingga mendongkrak kepopulerannya juga dinilai tidak sesuai arahan partai.

Secara terbuka, hal tersebut disampaikan Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto menyatakan jika sumber masalah ini disebabkan karena Ganjar dinilai berambisi maju dalam Pilpres 2024.

"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan). Yen kowe pinter, ojo keminter (Kalau kamu pintar, jangan sok merasa pintar)," Bambang kepada wartawan usai acara pembukaan Pameran Foto Esai Marhaen dan Foto Bangunan Cagar Budaya di kantor DPD PDIP Jawa Tengah, Panti Marhen, Semarang, Sabtu (22/5/2021) malam.

Baca juga: Soal Ganjar Tak Diundang di Acara Puan, Ini Penjelasan Lengkap Bambang Wuryanto

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu juga mengaku telah memberi kode teguran kepada Ganjar, namun dia merasa tidak digubris.

"Wis tak kode sik. Kok soyo mblandang, ya tak rodo atos. Saya di-bully di medsos, ya bully saja. Saya tidak perlu jaga image saya," katanya.

Bambang menyebut, memang Ganjar tidak secara terang-terangan menyatakan keinginannya maju Pilpres. Namun aktivitas Ganjar di medsos yang semakin intens ditengarai sebagai upaya menaikkan elektabilitas. Bahkan Ganjar sampai menjadi host di kanal YouTube-nya.

Padahal menurutnya, kader lain juga bisa melakukan manuver. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan karena menunggu perintah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Kalau dia menjawab, saya kan tidak mengatakan mau nyapres. Ya kalau bicaranya pada tingkat ranting partai, ya silakan. Tapi kalau dengan orang politik, ya pasti sudah paham arahnya ke mana," jelasnya.

Baca juga: Ganjar Dinilai Ambisius untuk 2024, Pengamat: Hal yang Biasa dalam Politik

Meski demikian, Bambang mengatakan perkataannya bukanlah sebagai teguran. "Ini bukan teguran, karena ia merasa lebih tinggi dari kita (DPD PDI Perjuangan Jateng). Ia merasa yang bisa menegur hanya Ibu (Ketua Umum Megawati Soekarnoputri)," katanya.

Upaya jegal Ganjar

Menyikapi fenomena tersebut, Direkur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai manuver yang dilakukan Puan itu ditempuh lantaran ketatnya persaingan di bursa Pilpres 2024 Pilpres.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com