Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

Ganjar Dinilai Ambisius untuk 2024, Pengamat: Hal yang Biasa dalam Politik

Kompas.com - 24/05/2021, 14:51 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, tudingan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terlihat berambisi untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, seharusnya dianggap sebagai hal yang biasa saja dalam politik.

Sebab, menurutnya, siapa saja dapat menyiapkan diri untuk dipilih dalam Pilpres, termasuk Ganjar Pranowo.

"Jadi apakah ambisius atau tidak? Di politik apa yang dilakukan Ganjar biasa saja," nilai Ujang saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/5/2021).

Namun, Ujang melihat bahwa penilaian ambisius itu sebenarnya adalah dalam upaya mengganjal jalan Ganjar menuju 2024.

Pasalnya, elektabilitas Ganjar yang tinggi dalam sejumlah survei, dinilai internal PDI-P sebagai jalan terjal bagi Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang juga masuk dalam bursa capres.

Baca juga: Tak Diundang PDI-P, Ganjar Pranowo Dinilai Diuntungkan karena Dapat Simpati

"Tapi, memangkan di PDI-P ada putri mahkota, yaitu Puan Maharani yang juga ingin maju di Pilpres nanti. Jika Ganjar melejit, maka akan menutup Puan," ujarnya.

Oleh sebabnya, dia melihat elektabilitas Ganjar yang tinggi, justru dinilai sebagai ganjalan bahkan menutup jalan bagi Puan.

Hal itu yang menurut dia, membuat beberapa pihak di internal partai kemudian 'seolah' mengerjai Ganjar dengan cara tidak diundang dalam acara partai.

"Makanya Ganjar dikerjai dan tidak diundang dalam acara PDI-P di Jateng," tuturnya.

Bahkan, Ujang berpendapat bahwa tidak diundangnya Ganjar dalam acara PDI-P di Semarang, Sabtu (22/5/2021) telah diketahui sebelumnya oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Tak diundangnya Ganjar di Jateng itu pasti sudah sepengetahuan Mega," kata dia.

Baca juga: Isu Persaingan Capres PDI-P Memanas, Ganjar atau Puan?

Lebih lanjut, jika partai berlambang banteng moncong putih itu menjadi kubu-kubu, Ujang memprediksi Megawati berada di pihak Puan.

Sebab, Puan tak lain adalah putri dari Megawati yang juga kader PDI-P. Maka wajar jika Megawati mendukung Puan.

"Megawati sudah tentu ada di pihak Puan. Karena dia anaknya," terangnya.

Menurut Ujang, jauh sebelum polemik Ganjar, sudah terdapat faksi-faksi dalam tubuh partai tersebut.

Namun, karena masih ada Megawati, maka faksi-faksi itu dinilainya tak muncul ke permukaan.

"Petanya, jika Megawati masih Ketum PDI-P, faksi-faksi itu bergerak diam-diam saja. Karena Megawati masih jadi pemersatu di partai," kata Ujang.

Kecuali, lanjut dia, apabila Megawati sudah turun dari tahtanya sebagai ketum partai, maka akan banyak faksi yang bermunculan.

Namun, ia menilai, karena saat ini jabatan tertinggi dalam partai masih dipegang Megawati, maka faksi itu tidak akan bermunculan.

Baca juga: Pengamat Nilai Ada Persaingan Ganjar dan Puan di PDI-P Terkait Pilpres 2024

"Jadi untuk saat ini PDI-P ya Megawati, Megawati ya PDI-P," pungkasnya.

Diberitakan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak diundang ke acara PDI-P di Semarang, Sabtu. Padahal, acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

Ganjar pun membenarkan bahwa dirinya tidak hadir dalam acara tersebut. Ia beralasan dan mengaku tidak diundang.

"Saya tidak diundang," kata Ganjar, Minggu (23/5/2021).

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto menerangkan, Ganjar tidak diundang karena terkait pencapresan di 2024.

Bambang mengungkapkan, Ganjar tidak diundang karena dinilai berseberangan terkait langkah pencapresan 2024.

Ia berpendapat, Ganjar terlalu berambisi untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2024.

Selain itu, Megawati juga belum menyampaikan instruksi terkait pencapresan itu.

Baca juga: Pengamat: Ini Realitas Politik yang Harus Dihadapi Ganjar Pranowo

Oleh karenanya, Bambang menilai, Ganjar keterlaluan dan secara implisit meminta gubernur Jateng itu jangan merasa sok pintar.

"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan). Yen kowe pinter, ojo keminter (Kalau kamu pintar, jangan sok merasa pintar," tandas Bambang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Proses Etik Selesai, Jokowi Diharap Izinkan Polisi Periksa Hakim MK

Proses Etik Selesai, Jokowi Diharap Izinkan Polisi Periksa Hakim MK

Nasional
Pembagian Sembako di Madura Disebut Money Politics, Said Abdullah: Salah Alamat

Pembagian Sembako di Madura Disebut Money Politics, Said Abdullah: Salah Alamat

Nasional
Bertemu Jokowi Satu Jam, Kepala PPATK: Banyak yang Dibicarakan, Saya Dapat Arahan...

Bertemu Jokowi Satu Jam, Kepala PPATK: Banyak yang Dibicarakan, Saya Dapat Arahan...

Nasional
Keengganan PBNU Masuk dalam Riuhnya Pencarian Cawapres Anies Baswedan

Keengganan PBNU Masuk dalam Riuhnya Pencarian Cawapres Anies Baswedan

Nasional
Bagi-bagi Amplop di Masjid, Said Abdullah Bantah Politik Uang: Masa Kampanye Saja Belum

Bagi-bagi Amplop di Masjid, Said Abdullah Bantah Politik Uang: Masa Kampanye Saja Belum

Nasional
9 Calon Hakim Agung dan Hakim 'Ad Hoc' Jalani 'Fit and Proper Test' di DPR

9 Calon Hakim Agung dan Hakim "Ad Hoc" Jalani "Fit and Proper Test" di DPR

Nasional
Bawaslu Telusuri Dugaan Pelanggaran Kader PDI-P Bagi-bagi Amplop di Masjid

Bawaslu Telusuri Dugaan Pelanggaran Kader PDI-P Bagi-bagi Amplop di Masjid

Nasional
Kepala PPATK Datang ke Istana Kepresidenan untuk Bertemu Jokowi

Kepala PPATK Datang ke Istana Kepresidenan untuk Bertemu Jokowi

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 82,8 Persen Publik Anggap Pemilu 2024 Tak Perlu Ditunda

Survei Litbang "Kompas": 82,8 Persen Publik Anggap Pemilu 2024 Tak Perlu Ditunda

Nasional
Kriminalisasi Berulang Budi Pego yang Tak Masuk Akal...

Kriminalisasi Berulang Budi Pego yang Tak Masuk Akal...

Nasional
Ketua Dewas: Kasus-kasus 'The Big Fish' Jarang Ditangani KPK

Ketua Dewas: Kasus-kasus "The Big Fish" Jarang Ditangani KPK

Nasional
Saat KPK Ingin Mahfud Fokus ke RUU Perampasan Aset ketimbang Beri Info Setengah-setengah soal Rp 349 T

Saat KPK Ingin Mahfud Fokus ke RUU Perampasan Aset ketimbang Beri Info Setengah-setengah soal Rp 349 T

Nasional
Harta Triyono Martanto, Pejabat Ditjen Pajak yang Jadi Calon Hakim Agung, Capai Rp 51,2 M

Harta Triyono Martanto, Pejabat Ditjen Pajak yang Jadi Calon Hakim Agung, Capai Rp 51,2 M

Nasional
Sidang Gugatan MAKI Terkait Lili Pintauli Digelar Hari Ini, KPK dan Dewas Diingatkan Hadir

Sidang Gugatan MAKI Terkait Lili Pintauli Digelar Hari Ini, KPK dan Dewas Diingatkan Hadir

Nasional
Koalisi Perubahan Resmi Terbentuk, Siapa Saja Figur yang Berpotensi Jadi Cawapres Anies?

Koalisi Perubahan Resmi Terbentuk, Siapa Saja Figur yang Berpotensi Jadi Cawapres Anies?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke