Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jika Isu Distribusi Vaksin Tak Segera Ditangani, Makin Lama Pandemi Selesai

Kompas.com - 22/05/2021, 07:12 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, apabila dunia tidak memprioritaskan isu kapasitas produksi dan distribusi vaksin, dirinya khawatir pandemi Covid-19 akan lebih lama selesai.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang positif pun menurutnya sangat bergantung kepada penanganan pandemi Covid-19.

"Jika isu kapasitas produksi dan distribusi vaksin tidak segera ditangani, saya khawatir akan semakin lama kita dapat menyelesaikan pandemi. Tercapainya proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif sebagaimana yang disampaikan oleh berbagai institusi keuangan dunia akan sangat bergantung bagaimana cara kita bersama dalam menangani pandemi ini," ujar Jokowi dalam sambutan untuk Global Health Summit 2021 yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (21/5/2021) malam.

Baca juga: Bahas Kesenjangan Vaksin Covid-19 di Dunia, Jokowi: Negara Berkembang Hanya Dapat 17 Persen

Oleh karena itu, Jokowi menekankan bahwa negara-negara G20 harus memberikan dukungan bagi peningkatan produksi dan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara.

Kepala negara menegaskan, dalam kaitan inilah Indonesia mendukung adanya usulan TRIPS Waiver bagi pencegahan dan pengobatan Covid-19, termasuk untuk vaksin.

"Dalam kaitan inilah Indonesia mendukung adanya usulan Trips Waiver bagi pencegahan dan pengobatan Covid-19, termasuk untuk vaksin. Indonesia telah memutuskan untuk menjadi salah satu negara post sponsor proposal TRIPS Waiver tersebut," ungkap Jokowi.

Indonesia berharap agar negara-negara anggota G20 lainnya dapat memberikan dukungan yang sama.

Baca juga: Stafsus Jokowi: Sentra Vaksinasi Tak Boleh Tolak Penyandang Disabilitas

Sementara itu, Jokowi juga sempat menyinggung kesenjangan distribusi vaksin Covid-19 di dunia. Kata dia, 83 persen vaksin Covid-19 di dunia telah diterima negara-negara kaya. Artinya, negara berkembang hanya menerima sisanya yaitu 17 persen.

Padahal, 17 persen vaksin yang diterima negara berkembang itu diperuntukkan bagi 47 persen populasi dunia.

"Kesenjangan itu sangat nyata terlihat. Negara-negara berkembang hanya menerima 17 persen (dari jumlah total vaksin Covid-19 secara global)," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com