Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dengar Terawan Mundur dari Calon Dubes, Pimpinan DPR Minta Pemerintah Siapkan Pengganti

Kompas.com - 21/05/2021, 15:56 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Beredar kabar bahwa mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto mundur dari pencalonan sebagai duta besar Indonesia di Spanyol.

Kabar tersebut juga sudah sampai ke telinga anggota DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar kabar mundurnya Terawan.

"Ya, saya dengar memang bahwa dokter Terawan mundur dari usulan duta besar Spanyol," kata Dasco dalam pernyataan video di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (21/5/2021).

Baca juga: Sejumlah Anggota DPR Disuntik Vaksin Nusantara oleh Terawan

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai, keputusan mundur tersebut merupakan hak Terawan.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah segera mencari pengganti Terawan untuk diusulkan sebagai duta besar Indonesia di Spanyol.

Menurut dia, nama baru itu bisa mengisi kekosongan usulan calon duta besar Indonesia perwakilan Spanyol tersebut.

"Pemerintah untuk segera mengisi usulan baru untuk menggantikan dokter Terawan yang mundur," tutur Dasco.

Sebelumnya, dikutip Tribunnews.com, kabar beredarnya Terawan mundur dari calon duta besar diungkapkan oleh anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem Muhammad Farhan.

"Itu yang akan kita bahas ulang (kabar Terawan mundur). Karena tadi ada isu sedikit soal Pak Terawan. Makanya kita mau konfirmasi ulang. Obrolan saya dengan Pak Sekjen begitu," kata Farhan seperti dikutip Tribunnews.com, Kamis (20/5/2021).

Baca juga: Terawan Suntikkan Vaksin Nusantara ke Aburizal Bakrie

Farhan mengatakan, Terawan diusulkan menjadi duta besar oleh KSAD Jenderal Andika Perkasa.

Oleh karena itu, menurut dia, KSAD yang harus mencari pengganti Terawan sebagai duta besar.

"Kalau yang mengusulkan adalah KSAD, maka KSAD harus mencarinya dong," kata dia. 

Pada rapat paripurna ke-18, Kamis (20/5/2021) DPR mengungkapkan telah menerima surat presiden (surpres) terkait nama-nama calon duta besar Republik Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar saat memulai Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021.

"Pimpinan Dewan telah menerima enam pucuk surat dari Presiden," kata Muhaimin dalam rapat yang dipantau secara daring, Kamis.

Adapun salah satu dari enam surat itu adalah terkait nama-nama calon duta besar tertanggal 29 April 2021.

Baca juga: Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Kendati demikian, Muhaimin tak menjabarkan nama-nama calon duta besar yang tertera dalam surat.

"Surat nomor R/19/Pres/04/2021 tanggal 29 April 2021 perihal Permohonan Pertimbangan atas Pencalonan Duta Besar dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat utuk Indonesia," ucap Muhaimin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com