JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan menindaklanjuti arahan presiden Joko Widodo terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan lembaga terkait nasib 75 pegawai yang tidak lolos TWK.
“Saya pastikan bahwa KPK sebagaimana arahan Presiden, kita pegang teguh dan kita tindak lanjuti dengan cara koordinasi, komunikasi dengan menteri PAN-RB dan kepala BKN, termasuk juga dengan kementerian lain,” kata Firli dalam konferensi pers, Kamis (20/5/2021).
“Kami pimpinan KPK dan sekjen termasuk dengan seluruh pejabat struktural terus bekerja dengan tidak memberikan komentar karena kita bekerja,” ucap dia.
Baca juga: Firli: Pekan Depan, KPK Bahas Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK
Firli Bahuri menyatakan, pada Selasa (25/5/2021) pekan depan, KPK bersama lembaga terkait akan melakukan pembahasan terkait nasib 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
“Hari Selasa kita akan lakukan pembahasan secara intensif untuk penyelesaian 75 pegawai KPK, rekan-rekan kami, adik-adik saya, bagaimana proses selanjutnya tentu melibatkan kementerian dan lembaga lain,” kata Firli
“Karena itu kami tidak berani memberikan respons sejak awal karena kami harus bekerja dengan bersama-sama kementerian dan lembaga,” lanjut dia.
Firli pun menyatakan bahwa KPK tidak pernah memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.
Ia juga mengatakan bahwa seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan di KPK masih terus berjalan.
Baca juga: Soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, Firli: KPK Tidak Pernah Memecat
Sebab, sesuai hasil rapat paripurna KPK pada tanggal 5 Mei 2021 tugas dari pegawai KPK yang tidak lolos TWK diberikan kepada pimpinannya.
“Pimpinannya yang mengatur tentang tugas-tugas tersebut termasuk penanganan perkara sehingga kami pastikan tidak ada perkara yang berhenti,” ucap Firli.
“Tidak pernah ada perkara yang terlambat, kita pastikan karena sistem KPK adalah sudah berjalan dan yang bekerja bukan perorangan, bukan satu orang tapi semua pegawai dan insan KPK bekerja keras untuk melakukan pemberantasan korupsi secara bersama-sama” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta pimpinan KPK. Menteri PAN-RB hingga kepala BKN menindaklanjuti soal 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
Baca juga: Akui Tak Terlibat dalam Materi TWK, KPK: BKN yang Kembangkan
Menurut Presiden, tindak lanjut tersebut harus sesuai dengan prinsip komitmen pemberantasan korupsi.
"Saya minta kepada para pihak terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PANRB dan kepala BKN untuk merancang tindak lanjut program bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana saya sampaikan tadi," ujar Jokowi dalam pernyataan pers yang disampaikan secara virtual pada Senin (17/5/2021).