Puan: RAPBN 2022 Harus Antisipasi Ketidakpastian Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk tetap mengantisipasi ketidakpastian pandemi Covid-19 dalam menyusun kerangka ekonomi makro RAPBN 2022.

Hal tersebut disampaikan Puan selepas rapat paripurna DPR ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, Kamis (20/5/2021).

"Pemerintah saat ini memang terus menggalakkan program vaksinasi Covid-19. Meski begitu, kondisi penuh ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 tetap harus diantisipasi dalam menyusun kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal RAPBN 2022," kata Puan dalam keterangannya, Kamis.

Ia menilai, berbagai indikator memang menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan ekonomi terus membaik.

Namun, lanjutnya, APBN tetap harus mengantisipasi bila sewaktu-waktu menjadi perburukan kondisi pandemi.

"Kita mesti belajar dari pengalaman di awal tahun ini saat terjadi lonjakan kasus Covid-19 sehingga pengetatan aktivitas masyarakat kembali dilakukan yang kemudian tentu berdampak pada perekonomian," jelasnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Sebagian Aktivitas Ekonomi Terhenti karena Pandemi, Perekonomian Indonesia Rugi Rp 1,356 Triliun

Selain itu, Puan juga mengingatkan kejadian seperti melonjaknya kasus Covid-19 di India yang dampaknya turut merembet ke berbagai belahan dunia perlu diantisipasi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pidato pengantar dan keterangan pemerintah atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022 dalam rapat paripurna DPR ke-18.

Sri Mulyani mengusulkan sejumlah kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2022.

"Pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi 5,2 sampai 5,8 persen dengan tingkat inflasi 2 sampai 4 persen," ujar Sri Mulyani.

Pemerintah, lanjut Sri Mulyani juga menegaskan bahwa penanganan Covid-19 tidak lantas membuat upaya perbaikan fundamental perekonomian jadi terabaikan.

Ia menyebut, Indonesia memiliki sejumlah masalah struktural yang masih harus diatasi, yakni kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur yang belum memadai, produktivitas rendah, serta birokrasi, institusi, dan regulasi yang tidak efisien, rumit, dan belum terbebas dari korupsi.

Baca juga: RAPBN 2022, Pemerintah Patok Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2-5,8 Persen

Prioritas jangka pendek

Puan menaruh konsentrasi pada fundamental perekonomian yang menurutnya memang harus dibenahi.

Hanya saja, ia juga berharap agar program yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan penghasilan bagi rakyat harus menjadi prioritas dalam jangka pendek.

Untuk itu, DPR mendorong pemerintah agar tetap memprioritaskan program pemulihan sosial dan ekonomi sebagai prioritas.

Selain itu, belanja pemerintah juga dinilai harus lebih efektif dan belanja non-prioritas mesti dipertajam.

"Tentu saja defisit dan utang harus dikendalikan dengan baik agar kapasitas fiskal APBN di masa yang akan datang masih memiliki ruang," tuturnya.