Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

Menurut Tito percepatan itu bisa dilakukan melalui pengadaan program padat karya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca terdampak pandemi Covid-19.

"Program-program yang banyak mengajak rakyat membangun jalan, bendungan, dan lain-lain yang padat karya," kata Tito dilansir dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri, Rabu (5/5/2021).

Baca juga: Kemenko PMK: Perlu Ada Alokasi APBD untuk Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan Lansia

Ia juga berharap pemda dapat bekerja sama menggenjot realisasi APBD pada kuartal kedua (Q2) sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.

Realisasi APBD Tahun 2021 dinilai Tito penting karena akan menjadi landasan pemulihan ekonomi tahun 2022.

"Q2 kita harapkan bisa meningkat pada bulan April, Mei, Juni. Nah ini untuk bisa melompat ke angka 7 persen tidak mungkin pemerintah pusat saja yang bergerak, pemda harus bergerak. Oleh karena itu, tolong belanjakan, diatur ritme belanja di daerah," ujarnya.

Oleh karena itu, ia memerintahkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri berkoordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memonitor daerah yang belum merealisasikan APBD.

Selain itu, eks Kapolri ini berharap Kemenkeu dapat melakukan transfer dana ke daerah berbasis kinerja dengan harapan, APBD tidak akan ditumpuk hingga akhir tahun.

"Jadi kalau kinerjanya ternyata belanjanya tidak bergerak, lebih baik transfernya ditahan dulu, supaya dibelanjakan dulu, kalau seandainya sudah mulai mendekati mulai berkurang baru transfer," ungkapnya.

Baca juga: Kemenko PMK: Perlu Ada Alokasi APBD untuk Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan Lansia

Tito pun juga meminta pemerintah daerah memperhatikan proporsi belanja modal yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia ingin proporsi belanja modal lebih ditingkatkan, baik untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Mendagri juga meminta Pemda membuat tim khusus (teknis) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), APBD, dan lain-lain.

"Inilah tanggung jawab kita dalam rangka untuk membuat sistem yang bisa meminimalisir penyimpangan, moral hazard," ucap Tito Karnavian.