Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepuasan Publik Meningkat, PAN: Kerja Keras Pemerintah Tangani Pandemi

Kompas.com - 05/05/2021, 07:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi berpandangan, meningkatnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terjadi karena masyarakat menilai pemerintah telah bekerja keras menangani pandemi.

Hal tersebut ia sampaikan untuk menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Senin (3/5/2021) menunjukkan tren kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi-Ma'ruf meningkat.

"Adanya tren kenaikan kepercayaan publik kepada pemerintah Jokowi-Ma'ruf menandakan bahwa pertama, publik menilai bahwa pemerintah telah bekerja keras dalam memberantas pandemi Covid-19," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/5/2021).

Kemudian, lanjut dia, masyarakat juga menilai bahwa pemerintah telah bekerja keras memberantas pandemi dengan cara membuat program kebijakan dalam pemulihan ekonomi nasional.

Faktor berikutnya yang membuat masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah adalah kesadaran kolektif masyarakat bahwa persoalan pandemi menjadi penyakit global yang hingga kini masih mengancam.

Baca juga: Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Meningkat, PKS: Jangan Lengah dengan Survei

"Meski di Indonesia masih berjangkit Covid-19, publik memiliki kesadaran kolektif bahwa persoalan Covid-19 adalah penyakit global yang sampai hari ini masih menjadi mesin pembunuh yang mengancam jiwa manusia," jelasnya.

Oleh karena itu, menurutnya, masyarakat sudah paham bahwa berbagai kebijakan pemerintah yang ada saat ini dikeluarkan untuk mengatasi pandemi.

Masyarakat, lanjutnya, juga sadar bahwa berbagai kebijakan yang relatif ketat dilakukan demi menegakkan protokol kesehatan.

Ia menyoroti berbagai kebijakan di masa pandemi seperti larangan mudik Lebaran 2021, dan menghindari kerumunan atau menjaga jarak.

Menurut Yoga, kebijakan itu justru bukan dimaknai publik sebagai sikap membelenggu kebebasan berpendapat dan berserikat masyarakat.

"Namun, sebagai upaya menekan laju penyebaran Covid-19. Jadi bukan dalam konteks memasung demokrasi, tetapi untuk tindakan preventif melalui protokol kesehatan," nilai dia.

Sebelumnya, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada periode Agustus 2020, Januari 2021 dan April menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah meningkat stabil.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 24 Persen Pilih Jokowi, 16,4 Persen Prabowo

Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu menyebut, publik mengapresiasi dan optimistis dengan kinerja pemerintah, terutama di saat pandemi Covid-19.

"Ada tren kenaikan memang di Agustus 2020 itu 65,9 persen, kemudian Januari meningkat sedikit 66,3 persen. Di survei yang ketiga, pada April kemarin 69,1 persen. Kalau kita lihat, trennya memang terjaga relatif naik stabil," kata Yohan, dikutip dari tayangan Instagram Harian Kompas, Senin (3/5/2021).

Menurut dia, berdasarkan survei tersebut, publik menarik ekspektasi yang besar terhadap pemerintah agar tetap dapat menjalankan berbagai agenda di tengah pandemi.

"Yang kita lihat, di tengah pandemi ini, ada harapan yang besar, ada ekspektasi yang besar publik terhadap kinerja pemerintah," tutur dia.

Survei Litbang Kompas merinci tingkat kepuasan publik dalam empat aspek, yakni politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial.

Adapun survei ini dilakukan pada 13-26 April 2021 dengan mengambil sampel 1.200 responden di 34 provinsi.

Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dengan margin of error penelitian lebih kurang 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com